rss 48

Total: 72 hasil ditemukan.

Pencarian untuk:
Cari hanya:

Halaman 2 dari 4

21. Menuju Satu Layanan Kewarganegaraan bagi WNI di Luar Negeri
(Berita)
... beserta counterpart dari Kemenlu sedang menyusun rencana kerja sama untuk mengintegrasikan kedua sistem layanan tersebut. Kerja sama tersebut dituangkan dalam draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang rencananya ...
Dibuat pada 11 September 2020
22. Lapas Karanganyar dapat Apresiasi Komisi III DPR RI
(Berita)
... di sini, di pinggir pelabuhan (Nusakambangan) saja orang sudah taubat, apalagi sampai ke ujung sini,” selorohnya. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga memberikan ...
Dibuat pada 22 Februari 2020
23. Komisi III DPR Siap Bantu Realisasikan Pengelolaan Nusakambangan yang Mandiri
(Berita)
... sendiri,” kata Adies di Lapas Karanganyar. “Jadi lingkungannya mereka bisa atur semua,” tambahnya. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) turut mengamini wacana tersebut. ...
Dibuat pada 21 Februari 2020
24. Mencari Solusi untuk Over Capacity
(Berita)
... PKS dan Golkar ini berlangsung di Ruang Pertemuan Pengadilan Tinggi, Jumat (20/12/2019). Fraksi PKS dalam kesempatan yang sama juga memuji kinerja Kepala Lapas Kelas IIA Kota Kediri yang berhasil menggagalkan ...
Dibuat pada 21 Desember 2019
25. Kemenkumham dan Perpusnas Sepakat Optimalkan Perpustakaan Melalui MOU
(Berita)
... dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Selanjutnya dibahas pula mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dengan Perpustakaan Nasional ...
Dibuat pada 06 Agustus 2019
26. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen AHU Kerja Sama dengan Bank Mandiri
(Berita)
... Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) khususnya di lingkungan Ditjen ...
Dibuat pada 01 Agustus 2019
27. Komisi III DPR RI Minta Evaluasi Aturan Bebas Visa
(Berita)
Palembang - Komisi III DPR RI menilai kebijakan bebas visa yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tidak meningkatkan sektor pariwisata. Justru pemerintah kecolongan dengan ...
Dibuat pada 09 Mei 2018
28. Tradisi Opini WTP di Kemenkumham
(Berita)
... Biro Keuangan, Yekti Andriani, dalam laporan pelaksanaan kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan diawali oleh penandatanganan MoU dan PKS antara Sekretariat Jenderal dengan PT. ...
Dibuat pada 24 Maret 2018
29. Manfaatkan Corporate Card Kemenkumham Gandeng BNI.
(Berita)
... Kerja Sama antara BNI Corporate Card yang diwakili Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta. Selain itu dilakukan juga  Penandatanganan PKS BNI Corporate Card oleh General Manager Divisi Bisnis ...
Dibuat pada 23 Maret 2018
30. Kemenkumham Ajukan Anggaran Tambahan 3,7 Triliun
(Berita)
... Kemenkumham mengenai Anggaran Tahun 2017, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/09/2016). Menurut Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Komisi ...
Dibuat pada 20 September 2016
31. Proyek Palapa Ring Barat Diluncurkan
(Berita)
... Untuk paket Timur baru proses lelang,” kata Menkominfo. Menkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Ring Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Februari ...
Dibuat pada 17 Jun 2016
32. Cegah Aksi Terorisme Lewat Legislasi
(Berita)
... tidak biasa,” ucapnya. Selain Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat, fraksi-fraksi lain juga menyatakan setuju terhadap RUU ini, seperti Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasional Demokrat. Hadir ...
Dibuat pada 27 April 2016
33. Kemenkumham Gandeng 5 Kementerian/ Lembaga Perkuat Layanan
(Berita)
... proses-proses trafficking itu terjadi,” harapnya, Rabu (24/2/2016). Kelima Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dimaksud yakni antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan ...
Dibuat pada 24 Februari 2016
34. Anggota DPR: “Baru Kali Ini Saya Lihat Ada Sekolah di Lapas”
(Berita)
Palembang – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas IIa Palembang, Sumatera ...
Dibuat pada 28 Juli 2015
35. Jangan Hanya Rubah Mindset, Menkumham Diminta Benahi Kitchen Set
(Berita)
... di ruang rapat Komisi III DPR RI, Rabu (10/06/2015). Mendengar pernyataan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, bahwa Kemenkumham tidak cukup ...
Dibuat pada 10 Jun 2015
36. Indonesia Komitmen Bangun Ekosistem Kekayaan Intelektual
(Berita)
... terkait IG dan paten. “Dan yang tak kalah pentingnya adalah forum ini juga mempertemukan inventor dan investor,” ucap Min. Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ...
Dibuat pada 12 Jun 2024
37. Menjaga Keseimbangan Pengelolaan Barang Sitaan Negara di Rupbasan
(Berita)
... F-P. Golkar, Wihadi Wiyanto (F-P. Gerindra); Romo H.R. Muhammad Syafi’i (F-P. Gerindra); Didik Mukrianto (F-P. Demokrat); Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS), dan Achmad Dimyati Natakusumah (F-PKS). Sedangkan ...
Dibuat pada 17 Juli 2023
38. Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Kesehatan
(Berita)
... menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini. Sementara dua fraksi yang menolak adalah fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Fraksi NasDem menerima namun disertai catatan. Pengesahan RUU Kesehatan ini dihadiri ...
Dibuat pada 11 Juli 2023
39. Kemenkumham Dukung KPU Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu
(Berita)
... AHU) Kemenkumham merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Partai Politik. Pertukaran dan pemanfaatan data antara Ditjen AHU dengan KPU ini juga merupakan upaya dalam ...
Dibuat pada 22 November 2022
40. Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi RUU PPP
(Berita)
... menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU PPP agar disampaikan ke pimpinan DPR untuk pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna. Adapun Fraksi PKS belum dapat menyetujui RUU PPP dilanjutkan dalam ...
Dibuat pada 24 Mei 2022

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

Unit Utama

Produk Hukum