Nusakambangan - Sebanyak 12 Anggota Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (20/02/2020). Saat menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karanganyar, tim yang dipimpin oleh Adies Kadir ini tak segan-segan memberikan apresiasi atas teknologi yang diterapkan, kesiapan SDM, serta kinerja yang telah dilakukan oleh para punggawa lapas.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami mengatakan sebagai salah satu lapas teranyar, Lapas Karanganyar ditujukan bagi narapidana yang masuk kedalam kategori high risk. “Kapasitasnya 712 orang. Dibangun diatas lahan 33 hektar, dimulai pembangunannya tahun 2016-2019,” jelas Utami. “Saat ini baru diisi 62 orang,” tambahnya.
Kedepan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan akan mengoptimalkan penggunaan Lapas Karanganyar bagi seluruh narapidana yang tergolong high risk. “Sekarang ini (narapidana high risk) tersebar di empat tempat. Selain (lapas) Karanganyar, (ada juga di lapas) Pasir Putih, (lapas) Batu, dan (lapas) Gunung Sindur,” kata Utami. “Baik mereka (narapidana) yang kasus teroris, narkoba, ada juga pidana umum yang kami golongkan sebagai high risk, tentu ini hasil assessment,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menuturkan Lapas Karanganyar merupakan lapas yang terbagus di Indonesia, baik dari sisi teknologi, bangunan, maupun SDM. “Kalau kita tadi melihat di sini, (lapas) ini sudah luar biasa Bu (Utami). Ini sudah yang terbaguslah di Indonesia,” ujar Adies sambil memberikan applause.
Lapas Karanganyar, kata Adies, dapat menjadi salah satu cara alternatif para narapidana untuk bertaubat dan menyesali kesalahannya. “Saya yakin Bu (Utami), orang (narapidana) kalau ditarik (ditempatkan) ke sini (akan) taubat,” katanya di aula Lapas Karanganyar. “Jangankan di sini, di pinggir pelabuhan (Nusakambangan) saja orang sudah taubat, apalagi sampai ke ujung sini,” selorohnya.
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) juga memberikan apresiasi. “Intinya kami mengapresiasi, dan kami lihat langsung,” ujarnya. “Perlu kita back up (anggaran) yang lebih besar dan kinerja yang harus lebih bagus lagi. Sebenarnya kita perlu dengar keluhan, bukan hanya memberikan apresiasi,” ucap Habib.
Arteria Dahlan, yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) juga sepakat dengan pernyataan Adies dan Habib. “Kami sangat kagum, jujur saja Bu (Utami),” kata Arteria. “Mudah-mudahan saya berkeyakinan, masalah lapas itu tidak hanya sekedar masalah perundang-undangan, (tapi) masalah perhatian negara kepada Ditjen Pemasyarakatan. Kalau ini sudah bisa kita selesaikan, Insya Allah kedepan bisa lebih bagus lagi,” tuturnya. (Tedy, foto: Tedy, Windi)
