Palembang – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Klas IIa Palembang, Sumatera Selatan, yang membangun sekolah kelas jarak jauh atau biasa disebut dengan sekolah filial. "Baru kali ini saya lihat ada sekolah di Lapas," ujar Nasir saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (27/7/2015).
Menurut Kepala Lapas, Ahmad Faedhoni, sekolah tersebut dibentuk pada Agustus 2014 lalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Palembang dan didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. "Dengan adanya sekolah ini yang menginduk dengan sekolah negeri terdekat dengan Lapas, anak-anak dapat difasilitasi untuk melanjutkan pendidikannya," ujarnya.
Tidak hanya itu, 
rombongan Komisi III DPR RI yang berjumlah 10 orang tersebut juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Palembang dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Palembang. Di Rutan, para wakil rakyat mengecek loket pelayanan informasi kunjungan, loket pemeriksaan barang, serta ruang kunjungan. "Di sini sudah ada jammer (pengacak sinyal) telepon belum ya. Jadi semua yang mau telepon, harus pakai telepon koin," kata Aziz.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel, Budi Sulaksana, mengatakan hampir semua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mengalami over kapasitas, tak terkecuali di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumsel. Saat ini, jumlah hunian di seluruh Lapas dan Rutan di Kanwil Kemenkumham Sumsel mencapai 8.953 orang, sedangkan kapasitas huniannya hanya 6.704 orang. Ini berarti ada kelebihan jumlah hunian sebesar 2.249 orang atau 34%.
Kakanwil mengatakan dari 20 Lapas dan Rutan, termasuk di dalamnya Cabang Rutan (Cabrut), hanya 6 yang tidak mengalami over kapasitas. "Hal ini disebabkan tidak meratanya sebaran jumlah hunian di seluruh Sumsel, biaya pemindahan napi yang relatif masih kurang, serta kondisi blok hunian yang tidak memadai ditambah lagi beberapa blok hunian dalam kondisi rusak berat," ujar Budi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2014-2015 di Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
Sehubungan dengan itu, Kakanwil juga menyampaikan tentang kondisi gedung Kanwil yang tidak memadai, seperti lahan yang sempit dan tidak tersedianya gudang arsip. Untuk itu, Kanwil sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk memberikan lahan pembuatan kantor baru. "Selain itu, perlu adanya peningkatan status Cabrut menjadi Rutan, karena tidak lagi sesuai dengan keadaan dan pengembangan wilayah yang sudah sedemikian cepat," kata Kakanwil.
Terkait Pagu Indikatif Tahun 2016 yang diterima, Kakanwil menyatakan anggaran tersebut masih kurang untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil dan UPT. Beberapa kekurangan tersebut antara lain dikarenakan hutang bama (bahan makanan), air, dan listrik tahun 2013-2014 sebesar Rp. 4.396.323.354 dan rehabilitasi dan pembangunan Lapas dan Rutan yang sesuai dengan prioritas sebesar Rp. 46.110.703.292.
Sementara itu, rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa kedatangannya ke Provinsi Sumsel untuk mencari masukan dan laporan tentang perkembangan penegak hukum. "Masukan itu penting, supaya bila ada kendala dapat dibenahi untuk program kerja berikutnya. Oleh karena itu kita akan melakukan pertemuan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada masa mendatang," kata Aziz yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini.
Sedangkan menurut Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, mengenai permohonan lahan untuk Kanwil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyambut baik jika ada instansi vertikal yang ingin membangun kantor. "Pemprov akan membantu. Yang jelas kita akan bantu dan kita realisasikan," janjinya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Kepala Divisi Kemenkumham Sumsel, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Sumsel, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa, Achmad Zacky Siradj dan Andika Hazrumy dari Fraksi Partai Golkar, Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB, Jazuli Juwaini dan Nasir Djamil dari Fraksi PKS, Ali Umri dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Partai Hanura.
Hadir pula Kapolda Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang beserta seluruh jajarannya masing-masing. (Tedy, Foto: Dudi, Ed: TMM)
