- 41. Pemerintah Serahkan Draft Terbaru RUU KUHP ke DPR
- (Berita)
- Jakarta - Pemerintah menyerahkan draft terbaru Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP kepada DPR. Draft ini merupakan hasil sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Hukum ...
- Dibuat pada 09 November 2022
- 42. RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam
- (Berita)
- Kupang - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O. S. Hiariej mengungkapkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang ...
- Dibuat pada 04 November 2022
- 43. Wamenkumham: Indonesia Pegang Komitmen Hak Asasi Manusia
- (Berita)
- ... menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia tengah membahas secara intensif Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). KUHP lama yang dibentuk masa penjajahan Belanda, sudah ...
- Dibuat pada 27 Oktober 2022
- 44. 3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP
- (Berita)
- ... Rabu (26/10/2022) pagi. Eddy yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP di Kota Palangka Raya menuturkan KUHP yang terdapat ...
- Dibuat pada 26 Oktober 2022
- 45. Sukses di Medan, Sosialisasi RUU KUHP "Kumham Goes to Campus" Berlanjut di Makassa
- (Berita)
- Makassar – Setelah sukses dengan penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Kota Medan pekan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...
- Dibuat pada 19 Oktober 2022
- 46. Kumham Goes to Campus, Ajang Sosialisasi RUU KUHP dan Dialog dengan Mahasiswa
- (Berita)
- Medan – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada masyarakat. Mengusung tajuk ‘Kumham Goes to Campus’, ...
- Dibuat pada 16 Oktober 2022
- 47. 14 Poin Penjelasan RUU KUHP Usulan Pemerintah Disetujui DPR
- (Berita)
- Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy O.S. Hiariej menyampaikan 14 penjelasan terkait isu-isu yang kontroversi yang ada di RUU KUHP. Penjelasan ini disampaikan Wamenkumham ...
- Dibuat pada 26 Mei 2022
- 48. Wamenkumham: Hukuman Mati Merupakan Special Punishment
- (Berita)
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih menerapkan pidana mati. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ...
- Dibuat pada 28 Maret 2022
- 49. Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia
- (Berita)
- ... Indonesia. Diantarnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang (UU) ...
- Dibuat pada 15 Maret 2022
- 50. Perhatian Uni Eropa Pasca Kebakaran Lapas Tangerang
- (Berita)
- ... mengurangi jumlah penghuni lapas/rutan. Selanjutnya Menkumham menjelaskan, upaya lain terkait reformasi pemasyarakatan dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif di Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
- Dibuat pada 07 Oktober 2021
- 51. Bahas RKUHP Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di DPR, Menkumham Singgung Batas Masyarakat Beradab
- (Siaran Pers)
- ... Itu enggak benar," katanya. Sebagaimana diketahui, belakangan draft RUU KUHP menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akibat keberadaan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tertuang ...
- Dibuat pada 09 Jun 2021
- 52. Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP
- (Berita)
- ... Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai ...
- Dibuat pada 27 Mei 2021
- 53. Kepastian dan Keadilan, Dua Nilai Lebih RUU KUHP
- (Berita)
- Jakarta – Ada dua hal menarik yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dua hal tersebut yakni asas kepastian dan keadilan. Menurut Staf Ahli Menteri ...
- Dibuat pada 26 Mei 2021
- 54. RUU KUHP Disusun Transparan dan Demokratis
- (Berita)
- ... Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) yang sekarang hampir selesai ini, dipandang sangat transparan pun demokratis. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
- Dibuat pada 25 Mei 2021
- 55. Jaga Harmoni, Kemenkumham Silaturahmi dengan Media
- (Berita)
- ... Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Eddy optimis RUU KUHP akan dapat disahkan pada tahun ini. “Saya berharap RUU KUHP, yang hadir dengan hukum paradigma modern, dapat mengurangi beban ...
- Dibuat pada 09 April 2021
- 56. Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi Perkembangan RUU KUHP
- (Berita)
- Ambon – Setelah batal disahkan pada September 2019 lalu, perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus bergulir. Teranyar, pemerintah baru saja melakukan ...
- Dibuat pada 27 Maret 2021
- 57. Rapat Bersama DPR, Kemenkumham Bahas Target dan Capaian Kinerja Serta Isu Aktual Lainnya
- (Berita)
- ... terdapat 3 RUU yang sudah masuk dalam Proses Panitia Antar Kementerian, 5 RUU masuk Prolegnas 2020 serta penyusunan RPP dan penyusunan RPERPRES. Selain itu juga Harmonisasi Perancangan perundang undangan ...
- Dibuat pada 18 Maret 2021
- 58. Sosialisasi RUU KUHP Dimulai Kembali, Pemerintah Pastikan Buka Ruang Diskusi dan Masukan Publik
- (Siaran Pers)
- Medan - Pemerintah pastikan ruang diskusi dan masukan publik tetap terbuka dalam upaya penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum ...
- Dibuat pada 23 Februari 2021
- 59. Welcome Pak Wamen
- (Berita)
- ... “Beliau teman diskusi saya dalam berbagai pembentukan regulasi, salah seorang anggota Tim RUU KUHP,” kata Yasonna di ruang selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pembentukan regulasi, kata ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020
- 60. Resmi Perkenalkan Wamenkumham, Yasonna Laoly Ingatkan Tantangan Memenuhi Tuntutan Publik
- (Siaran Pers)
- ... Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang merupakan salah satu guru besar bidang hukum di balik penyusunan RUU KUHP, ditunjuk menempati posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020