rss 48

Total: 80 hasil ditemukan.

Pencarian untuk:
Cari hanya:

Halaman 2 dari 4

21. Wamenkumham: Hukuman Mati Merupakan Special Punishment
(Berita)
  Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih menerapkan pidana mati. Dalam pelaksanaannya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan ...
Dibuat pada 28 Maret 2022
22. Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia
(Berita)
... Indonesia. Diantarnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang (UU) ...
Dibuat pada 15 Maret 2022
23. Perhatian Uni Eropa Pasca Kebakaran Lapas Tangerang
(Berita)
... mengurangi jumlah penghuni lapas/rutan. Selanjutnya Menkumham menjelaskan, upaya lain terkait reformasi pemasyarakatan dengan mengedepankan konsep keadilan restoratif di Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
Dibuat pada 07 Oktober 2021
24. Jaga Harmoni, Kemenkumham Silaturahmi dengan Media
(Berita)
... Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Eddy optimis RUU KUHP akan dapat disahkan pada tahun ini. “Saya berharap RUU KUHP, yang hadir dengan hukum paradigma modern, dapat mengurangi beban ...
Dibuat pada 09 April 2021
25. Rapat Bersama DPR, Kemenkumham Bahas Target dan Capaian Kinerja Serta Isu Aktual Lainnya
(Berita)
... terdapat 3 RUU yang sudah masuk dalam Proses Panitia Antar Kementerian, 5 RUU masuk Prolegnas 2020 serta penyusunan RPP dan penyusunan RPERPRES. Selain itu juga Harmonisasi Perancangan perundang undangan ...
Dibuat pada 18 Maret 2021
26. Welcome Pak Wamen
(Berita)
...  “Beliau teman diskusi saya dalam berbagai pembentukan regulasi, salah seorang anggota Tim RUU KUHP,” kata Yasonna di ruang selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pembentukan regulasi, kata ...
Dibuat pada 29 Desember 2020
27. Resmi Perkenalkan Wamenkumham, Yasonna Laoly Ingatkan Tantangan Memenuhi Tuntutan Publik
(Siaran Pers)
... Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang merupakan salah satu guru besar bidang hukum di balik penyusunan RUU KUHP, ditunjuk menempati posisi Wakil Menteri Hukum dan HAM ...
Dibuat pada 29 Desember 2020
28. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
(Berita)
... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
Dibuat pada 11 November 2020
29. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
(Siaran Pers)
... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
Dibuat pada 11 November 2020
30. Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Yasonna Laoly Pastikan Tetap Jaga Komitmen Pengabdian Diri
(Berita)
... dan perundang-undangan Indonesia, seperti RUU KUHP yang akan 'memerdekakan' Indonesia dari hukum pidana era kolonial serta RUU Pemasyarakatan," ujar Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ...
Dibuat pada 11 November 2020
31. Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19
(Siaran Pers)
... RUU sesuai prolegnas 2020 di tengah pandemi Covid-19. "Prolegnas usulan pemerintah ada 13, tetapi baru sedikit yang kita selesaikan karena ada beberapa RUU, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang ...
Dibuat pada 07 Oktober 2020
32. Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Publik di Tengah Pandemi Covid-19
(Berita)
... RUU sesuai prolegnas 2020 di tengah pandemi Covid-19. "Prolegnas usulan pemerintah ada 13, tetapi baru sedikit yang kita selesaikan karena ada beberapa RUU, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang ...
Dibuat pada 06 Oktober 2020
33. Rapat Kerja dengan Menkumham, Komisi III DPR RI Soroti Legislasi, Pemasyarakatan,dan Keimigrasian
(Berita)
... Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan, serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Penyelesaian target-target tersebut diharapkan dapat mendukung ...
Dibuat pada 25 Februari 2020
34. Klarifikasi Pasal dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana
(Berita)
... (RUU KUHP) yang menjadi polemik di masyarakat. "Penjelasan ini dimaksudkan untuk mengurangi prasangka dan salah paham di masyarakat. RUU KUHP ini dibuat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat ...
Dibuat pada 20 September 2019
35. Baleg DPR Bentuk Panja Prolegnas untuk Selesaikan UU yang Belum Rampung
(Artikel & Opini)
... legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2017. Panja ini dibentuk untuk mensortir Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017.Hal ini sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk ...
Dibuat pada 17 November 2016
36. Baleg DPR Bentuk Panja Prolegnas untuk Selesaikan UU yang Belum Rampung
(Berita Media)
... legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2017. Panja ini dibentuk untuk mensortir Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017.Hal ini sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk ...
Dibuat pada 17 November 2016
37. Komisi III Apresiasi Kinerja Kemenkumham
(Berita)
... 2016 akan mewujudkan layanan Kewarganegaraa On-line, lalu 175 desa sadar hukum untuk Pembinaan Hukum Nasional, menyelesaikan revisi KUHP dan KUHAP, serta 56 RUU (Rancangan Undang-Undang),” jelas Yasonna. ...
Dibuat pada 03 Februari 2016
38. Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023
(Berita)
...  “Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai ...
Dibuat pada 23 Agustus 2024
39. Refleksi Kinerja Kemenkumham Tahun 2022 yang Penuh Dinamika
(Berita)
... lainnya. Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR ...
Dibuat pada 15 Desember 2022
40. Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang
(Berita)
Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco ...
Dibuat pada 06 Desember 2022

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

Unit Utama

Produk Hukum