- 1. Kemenkumham Teken PKS dengan BRI Syariah untuk Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
- (Berita)
- Jakarta - Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRI Syariah, Senin (30/12/2019). Kerja ...
- Dibuat pada 30 Desember 2019
- 2. Indonesia Komitmen Bangun Ekosistem Kekayaan Intelektual
- (Berita)
- ... terkait IG dan paten. “Dan yang tak kalah pentingnya adalah forum ini juga mempertemukan inventor dan investor,” ucap Min. Pada acara ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ...
- Dibuat pada 12 Jun 2024
- 3. Menjaga Keseimbangan Pengelolaan Barang Sitaan Negara di Rupbasan
- (Berita)
- ... F-P. Golkar, Wihadi Wiyanto (F-P. Gerindra); Romo H.R. Muhammad Syafi’i (F-P. Gerindra); Didik Mukrianto (F-P. Demokrat); Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS), dan Achmad Dimyati Natakusumah (F-PKS). Sedangkan ...
- Dibuat pada 17 Juli 2023
- 4. Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Kesehatan
- (Berita)
- ... menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini. Sementara dua fraksi yang menolak adalah fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Fraksi NasDem menerima namun disertai catatan. Pengesahan RUU Kesehatan ini dihadiri ...
- Dibuat pada 11 Juli 2023
- 5. Kemenkumham Dukung KPU Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu
- (Berita)
- ... AHU) Kemenkumham merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Partai Politik. Pertukaran dan pemanfaatan data antara Ditjen AHU dengan KPU ini juga merupakan upaya dalam ...
- Dibuat pada 22 November 2022
- 6. Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi RUU PPP
- (Berita)
- ... menerima hasil kerja panja dan menyetujui RUU PPP agar disampaikan ke pimpinan DPR untuk pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna. Adapun Fraksi PKS belum dapat menyetujui RUU PPP dilanjutkan dalam ...
- Dibuat pada 24 Mei 2022
- 7. Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia
- (Berita)
- ... Indonesia. Diantarnya seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang (UU) ...
- Dibuat pada 15 Maret 2022
- 8. Komisi III DPR RI Puas dengan Pelaksanaan Vaksinasi di Lapas Medan
- (Berita)
- ... dari F-PKS ini juga mengapresiasi dengan terlaksananya vaksinasi di lapas. “Saya tadi senang (pelaksanaan) vaksinasi, itu bagus kerja sama dengan Polda,” ujar Habib di JW Marriott Hotel Medan. Menyoroti ...
- Dibuat pada 07 Maret 2022
- 9. Kanwil Kemenkumham Aceh Inisiasi Lapas Sinabang Menjadi The Next Lapas Nusakambangan
- (Berita)
- ... III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi atas langkah yang dilakukan kanwil kemenkumham Aceh. “Saya memberi Apresiasi atas langkah rehabilitasi narapidana di Lapas dan penunjukan ...
- Dibuat pada 12 April 2021
- 10. Wujudkan Zona Integritas, Itjen Deklarasikan Janji Kinerja dan Kerja Sama dengan KPK
- (Berita)
- ... Sehubungan dengan perwujudan pelayanan yang berintegritas dan bebas dari korupsi, pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kemenkumham ...
- Dibuat pada 15 Maret 2021
- 11. Lakukan Inovasi Penanganan Covid-19, Komisi III DPR Puji Kalapas Cipinang
- (Berita)
- ... Saleh dan Adang Daradjatun dari fraksi PKS, memberikan apresiasi atas protokol kesehatan yang telah diterapkan di Lapas Klas I Cipinang. “Saya mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian ...
- Dibuat pada 18 Februari 2021
- 12. Menkumham Terima Kunjungan Kepala BNN yang Baru
- (Berita)
- ... “Kami berkomitmen bahwa narkoba adalah musuh bersama,” tambahnya. Sebelumnya, antara Kemenkumham dengan BNN telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan ...
- Dibuat pada 21 Januari 2021
- 13. Bangun Kerja Sama dengan LKPP, Kemenkumham Cegah Permasalahan Hukum Pengadaan Barjas
- (Berita)
- Jakarta - Salah satu kekhawatiran dari para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah adalah terkait dengan masalah hukum. Solusinya adalah dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) ...
- Dibuat pada 03 Desember 2020
- 14. Perkuat Pengawasan, Imigrasi Terapkan Sistem Securiport
- (Berita)
- ... hal ini dapat segera dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) agar dapat segera dirasakan manfaatnya. "Hal yang sudah disampaikan ini segera dituangkan dalam PKS, agar terasa manfaatnya secara maksimal ...
- Dibuat pada 26 November 2020
- 15. Menkumham Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol Masih Sebatas Usul Sejumlah Anggota DPR
- (Berita)
- ... Ilmu Kepolisian ini. Sebagaimana diketahui RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU tersebut pada saat ini ...
- Dibuat pada 16 November 2020
- 16. Menkumham Sebut RUU Larangan Minuman Beralkohol Masih Sebatas Usul Sejumlah Anggota DPR
- (Siaran Pers)
- ... Ilmu Kepolisian ini. Sebagaimana diketahui RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU tersebut pada saat ini ...
- Dibuat pada 16 November 2020
- 17. Perkuat Data KIK Indonesia, DJKI Kemenkumham Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Empat Kementerian Lembaga
- (Berita)
- Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pertukaran Data dan Informasi ...
- Dibuat pada 05 November 2020
- 18. Perkuat Data KIK Indonesia, DJKI Kemenkumham Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Empat Kementerian Lembaga
- (Siaran Pers)
- Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pertukaran Data dan Informasi ...
- Dibuat pada 05 November 2020
- 19. Kanwil Kemenkumham Kalsel Tidak Toleransi Napi yang Berulah
- (Berita)
- ... Aula Kanwil. Apresiasi dan dukungan juga disampaikan oleh Aboe Bakar Al Habsy dari Fraksi PKS terkait pelayanan pembuatan paspor. “Kita juga memastikan pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik. ...
- Dibuat pada 12 Oktober 2020
- 20. Komisi III DPR Restui Kanim Semarang untuk Naik Kelas
- (Berita)
- ... Aboe Bakar Al Habsy, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS memuji perubahan besar yang dilakukan Kanim Semarang. "Dari awal begitu kita masuk ke dalam Kanim Semarang suasananya sangat luar biasa," ...
- Dibuat pada 19 September 2020
- +6221 525 3004
- rohumas@kemenkumham.go.id
- Senin- Jumat 08:00 - 16:30
|
|
|
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA |
||||||
 |
JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 |
|
 |
021 - 5253004 | |
 |
Email Kehumasan | |
| rohumas@kemenkumham.go.id | ||
|
Email Pengaduan | |
| pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id |
 |
 |
 |
 |
 |
|