Banda Aceh - Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh tengah menyiapkan rencana kebutuhan dalam rangka pengusulan Lembaga pemasyarakatan (Lapas ) Sinabang sebagai lapas maximum security. Hal ini dilakukan mengingat tingkat pengamanan masih memerlukan perhatian dalam menindaklanjuti pemisahan Napi Bandar Narkoba dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk itu perencanaan kedepan Lapas Sinabang diinisiasikan menjadi Lapas Maksimum Pengamanan (lapas High Risk).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh Meurah Budiman mengatakan, Lapas Kelas III Sinabang pada tahun 2020 mendapat anggaran sebesar Rp.15.021.140.000 yang digunakan untuk pembangunan lanjutan di lokasi baru yang pernah dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Pertimbangannya adalah lokasi lapas di pulau yang jauh sehingga kecil kemungkinan terjadinya pelarian napi.
“Kami inginkan Pulau Simeulue kita jadikan lapas nusa kambangan ke dua karena pengalaman saya di Jawa Tengah, dari Aceh itu ada 50 narapidana yang tahun 2020 dipindahkan ke Nusakambangan dan itu sangat prihatin pada keluarga dan mereka sendiri, oleh karena itu apabila Pulau Sinabang kita siapkan sebagai lapas maximum security, Insya Allah kita tidak perlu kirim lagi warga binaan ke Nusakambangan.” Kata Meurah Budiman saat menerima Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Aula Gedung Mahkamah Sar’iyah, Sabtu (10/4/2021).
Lapas Sinabang ini nantinya dapat menampung narapidana Bandar narkoba yang ada di sebagian wilayah Sumatera. Selain itu lapas ini juga bertujuan mengurangi biaya pemindahan ke nusakambangan karena jarak yang jauh.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi atas langkah yang dilakukan kanwil kemenkumham Aceh. “Saya memberi Apresiasi atas langkah rehabilitasi narapidana di Lapas dan penunjukan Lapas Sinabang sebagai Nusakambangan kedua layak dipertimbangkan,” Kata Dimyati. (Komar, Foto Ismail).
