Padang - Zona integritas (ZI) sebaiknya tak hanya dijadikan sebagai slogan, motto, jargon, atau retorika semata. Lebih dari itu, ZI harus mampu diwujudkan di dalam lingkungan kerja, baik internal maupun dengan mitra kerja di luar instansi, serta menjadi semangat untuk memberantas praktek-praktek korupsi dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo mengkritisi hal tersebut. Menurutnya ZI jangan hanya berupa slogan dan seremoni. Akan tetapi perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang nyata.
"Zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), seringkali hanya sebagai slogan," kata Johan saat melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
"Apa tindak lanjut dari tujuan untuk mendapatkan ZI, WBK, dan WBBM? Apa saja yang sudah dilakukan?" tanya Johan kemudian.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan aspek di dalam memberikan pelayanan publik yang prima merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ZI di Kanwil Kemenkumham Sumbar.
"Berdasarkan data dalam empat tahun terakhir, Kanwil Kemenkumham Sumbar (selalu) diusulkan WBK," ujar Andika, Minggu (11/04/2021) di Universitas Negeri Padang.
Tahun lalu, kata Andika, delapan satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar lolos dalam penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) ZI Kemenkumham. Namun gagal meraih predikat WBK, karena tidak lolos dalam penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Tahun ini, kami mengusulkan 29 satuan kerja untuk dinilai oleh TPI, karena nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sudah memenuhi standar minimal," terang Andika.
Andika menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah kunci keberhasilan suatu lembaga. Mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas sangat dibutuhkan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
"Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi program dan slogan saja, tapi akan menjadi suatu hal yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri," tutup mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten ini. (teks dan foto: Tedy)
