- 61. Percepat Pelayanan Visa dan Izin Tinggal, Kemenkumham Bentuk Satuan Tugas Keimigrasian
- (Berita Pusat)
- ... “Tindakan ini sebagai bentuk quick win yang secara struktural diketuai oleh Direktur Wasdakim Imigrasi dengan beranggotakan seluruh Kepala Divisi Keimigrasian di level direktorat,” tandas Widodo. Widodo ...
- Dibuat pada 06 Oktober 2022
- 62. Tingkatkan Layanan Informasi ke Masyarakat, Kemenkumham Optimalkan SEO
- (Berita)
- ... muncul pertama malah website instansi lain, bukan website Kemenkumham. Padahal berbagai peraturan ada di website kita yang dikelola Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan,” kata Hantor saat memberikan ...
- Dibuat pada 14 September 2022
- 63. DPR Terima Penjelasan Wamenkumham, Pagu Anggaran Kemenkumham Tahun 2023 Naik
- (Berita)
- ... yang diajukan Kemenkumham di tahun 2023. Menurut Wamenkumham, sebagian besar usulan penambahan anggaran diperuntukkan untuk meningkatan pelayanan di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Direktorat Jenderal ...
- Dibuat pada 05 September 2022
- 64. DJKI Bentuk Tim Pemeriksa Khusus Citayam Fashion Week
- (Berita)
- Jakarta – Pendaftaran merek Citayam Fashion Week (CFW) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menuai pro dan kontra. Sampai 25 Juli 2022 sudah ada empat pihak yang mendaftarkan CFW ke DJKI. ...
- Dibuat pada 27 Juli 2022
- 65. Apresiasi Dewan Pers untuk Kemenkumham
- (Berita)
- ... mau mendengarkan uneg-uneg, kritik, dan masukan dari Dewan Pers,” tandas Eddy Terkait permohonan Dewan Pers untuk menayangkan Draf RKUHP pada website Kemenkumham dalam upaya transparansi, Plt. Direktorat ...
- Dibuat pada 21 Juli 2022
- 66. Kemenkumham Segera Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK
- (Berita)
- ... terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Exit Meeting ini dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Direktorat dan Sekretaris Badan) Unit Pusat di lingkungan Kemenkumham. (Komar, edit: ...
- Dibuat pada 02 Jun 2022
- 67. Dhahana Putra Jabat Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- (Berita)
- ... Revianto menjelaskan Dhahana akan memimpin unit utama Kemenkumham yang memiliki peran sentral dalam pembentukan kebijakan negara. "Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) memiliki ...
- Dibuat pada 12 Mei 2022
- 68. Menkumham: Perancang Peraturan Perundang-undangan Memiliki Peran Sentral
- (Berita)
- ... Riyanto dalam laporannya mengatakan bahwa tugas utama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) adalah melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasian, ...
- Dibuat pada 22 Maret 2022
- 69. Pemain Naturalisasi Harus Beri Kontribusi bagi Prestasi Tim Nasional
- (Berita)
- ... diharapkan dapat memberi kontribusi bagi performa dan prestasi tim Garuda. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), ...
- Dibuat pada 18 Maret 2022
- 70. Menkumham Minta Oknum Notaris Nakal Diberi Sanksi Tegas
- (Berita)
- ... Notaris Pusat (PAW MKNP) Periode 2019-2022. “Banyak notaris-notaris kita yang sering melanggar kode etik,” tambahnya di selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...
- Dibuat pada 16 Maret 2022
- 71. Birokrasi Baru Kemenkumham yang Simpel, Namun Kaya Fungsi
- (Siaran Pers)
- ... pada unit pusat. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan adalah yang terbanyak merampungkan jabatan dengan jumlah 105 JF, selisih dua dengan Ditjen Imigrasi yang melantik 103 ...
- Dibuat pada 31 Desember 2021
- 72. Penyandang Disabilitas Mental Dijamin Haknya oleh Negara
- (Berita)
- ... sosial, seperti autis dan hiperaktif,” tutur Eddy, Senin (13/12/2021) siang. Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal HAM, telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pemajuan HAM ...
- Dibuat pada 14 Desember 2021
- 73. Indonesia – AS Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
- (Berita)
- ... dari status Priority Watch List. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri. Satgas akan fokus pada penegakan peraturan perundang-undangan yang ...
- Dibuat pada 19 November 2021
- 74. Jabatan Baru, Amanah Baru
- (Berita)
- ... antara Direktorat Jenderal PP dan BPHN. Masing-masing mempunyai porsi yang saling berurutan dan berkaitan,” ujar Laoly. Yasonna meminta kepada Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi untuk membantunya dalam ...
- Dibuat pada 17 Jun 2021
- 75. Kepastian dan Keadilan, Dua Nilai Lebih RUU KUHP
- (Berita)
- ... atau treatment of offenders,” jelas mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. RUU KUHP ...
- Dibuat pada 26 Mei 2021
- 76. Evaluasi Demi Kinerja Kemenkumham yang Luar Biasa
- (Berita)
- ... Barat. Mana yang lain-lain? Kalau kanwil “sana” bisa, masa yang “sana” ngga bisa. Jadi buat standarnya begitu,” kata Yasonna di ruang selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. “Tahun ini kita ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020
- 77. Inovasi, Kunci Bertahan Kemenkumham di Masa Pandemi
- (Berita)
- ... membutuhkan waktu tujuh menit saja. Menkumham juga menyerahkan penghargaan Karya Dhika Madya atas keberhasilan Direktorat Jenderal AHU sebagai penyelenggara layanan publik online tercepat. Di bidang Hak ...
- Dibuat pada 29 Desember 2020
- 78. Buka Tes swab, Menteri Yasona: Semoga Swab Test yang dilakukan ini mampu memutus mata rantai COVID-19
- (Berita)
- ... (Setjen), 26 peserta Inspektorat Jenderal (Itjen), 24 peserta dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), 66 peserta dari Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim), 32 peserta dari Direktorat ...
- Dibuat pada 03 November 2020
- 79. Wujud Sinergi Kerja Sama Luar Negeri, Biro Humas Fasilitasi Rakor Perpanjangan MSP Ditjen PP dan HSS
- (Berita)
- ... Saling Pengertian (MSP), antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Hanns Seidel Stiftung (HSS), mulai dari Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), yang terdiri dari beberapa kementerian, ...
- Dibuat pada 03 September 2020
- 80. Transformasi Teknologi Informasi Melalui Tanda Tangan Digital
- (Berita)
- ... Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) yang juga hadir dalam rapat tersebut mengemukakan bahwa penerapan tanda tangan digital telah lama direncanakan pada produk hukum mereka, antara ...
- Dibuat pada 11 Maret 2020