Berita

Filters

Judul	Tanggal Dibuat	Hit
Takjil dari Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Masyarakat	04-04-22	Dilihat: 772
Menkumham Sambut Positif Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Program JKN-KIS	04-04-22	Dilihat: 925
CPNS Kemenkumham Harus Dapat Memberikan Warna Baru yang Positif	04-04-22	Dilihat: 1074
RUU Perubahan UU Narkotika Utamakan Pendekatan Rehabilitasi dibanding Pidana Penjara	31-03-22	Dilihat: 4468
Wamenkumham: Hukuman Mati Merupakan Special Punishment	28-03-22	Dilihat: 3503
Kemenkumham Targetkan Predikat Sistem Merit Sangat Baik di tahun 2022	24-03-22	Dilihat: 939
Kemenkumham Terima Hibah 8 Mobil Rampasan Negara dari KPK	24-03-22	Dilihat: 1057
Menkumham: Perancang Peraturan Perundang-undangan Memiliki Peran Sentral	22-03-22	Dilihat: 2094
Menkumham: Kesadaran Hukum Desa sebagai Modal Dasar Nasional	21-03-22	Dilihat: 1059
Pemain Naturalisasi Harus Beri Kontribusi bagi Prestasi Tim Nasional	18-03-22	Dilihat: 841
Kemenkumham Terima Permohonan Pewarganegaraan Tiga Orang Calon Pemain Timnas Indonesia	18-03-22	Dilihat: 1530
Menkumham Minta Oknum Notaris Nakal Diberi Sanksi Tegas	16-03-22	Dilihat: 1305
Peran Penting Notaris dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	16-03-22	Dilihat: 907
Dubes Inggris Apresiasi Kepastian Hukum bagi Kalangan Bisnis di Indonesia	15-03-22	Dilihat: 1135
BPSDM Kemenkumham Siap Gunakan Aplikasi Sertifikat Digital	15-03-22	Dilihat: 956
Kualitas Pelayanan Publik Kemenkumham Meningkat, Yasonna Kembali Raih Penghargaan	08-03-22	Dilihat: 1157
Komisi III DPR RI Puas dengan Pelaksanaan Vaksinasi di Lapas Medan	07-03-22	Dilihat: 800
Menyikapi Kontinjensi WNI di Ukraina, Kemenkumham Siapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor	25-02-22	Dilihat: 895
Ingat Omicron, Ingat ABR	18-02-22	Dilihat: 1013
Bangun Sistem Hukum Nasional dengan Menata Ulang Hukum Acara Perdata	16-02-22	Dilihat: 1957

		JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
		021 - 5253004
		Email Kehumasan
		rohumas@kemenkumham.go.id
		Email Pengaduan
		pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Unit Utama

Produk Hukum