JAKARTA, KOMPAS.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Tim Kementerian Hukum dan HAM sedang mengkaji isu dwikewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

"Tim Kemkumham tengah mengkaji," kata Kalla usai melayat di kediaman Adi Sasono, Pondok Labu, Jakarta, Minggu (14/8/2016).

Kalla belum dapat berkomentar banyak mengenai kajian tersebut.

"Tergantung kajiannya," kata dia.

Kalla mengaku baru mengenal Arcandra Tahar saat dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM.

"Saya baru kenalnya baru kemarin. Tapi baik, orangnya baik," imbuh dia.

Belum terbuka

Pihak Istana Kepresidenan, hingga Minggu (14/8/2016) belum mau buka-bukaan soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang diisukan berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Presiden Jokowi saat ditanya usai menghadiri acara peringatan hari Pramuka, Minggu pagi ini menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawab pertanyaan itu.

"Oh ya terkait itu biar mensesneg yang menyampaikan. Silakan Pak Menteri," kata Jokowi.

Pratikno pun hanya menjelaskan bahwa saat ini Arcandra masih memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga 2017.

Arcandra pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat untuk dilantik Jokowi. Namun, Pratikno enggan menjawab apakah Arcandra pernah disumpah untuk menjadi Warga Negara Amerika Serikat atau pernah membuat paspor di negara itu. (Tribunnews.com/Ferdinand Waskita)

Medan - Pemerintah telah memutuskan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan, Perppu yang mengatur tentang hukuman kebiri sudah siap."Kebiri sudah siap. Akhir minggu ini konsinyering. Minggu depan sudah siap draf," kata Yasonna kepada wartawan usai menghadiri acara sosialisasi peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan usaha di Hotel Grand Aston, Medan, Jumat (13/5/2016).

Ia mengaku, Perppu kebiri tersebut ditargetkan akan rampung setelah Presiden Jokowi pulang dari Eropa. Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke Seoul, Korea Selatan, pada 15 Mei dan pada 18-20 Mei akan menghadiri KTT ASEAN-Rusia di Sochi, Rusia.

Sebelumnya Jokowi setuju pelaku kejahatan seksual diberi hukuman tambahan berupa kebiri kimiawi dan pemasangan mikrochip setelah keluar dari penjara. Kebiri kimiawi dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia ke pelaku secara periodik untuk menekan nafsu seksualnya. Banyak negara telah menerapkan hukuman seperti ini seperti Inggris, Rusia, Jerman dan Korsel.

Terkait: Melihat Negara yang Terapkan Hukuman Kebiri ke Paedofil

"Target pulang Presiden dari Rusia bisa selesai," tutup Yassona secara singkat.  (asp/asp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-undang tersebut dinilai solusi tepat ketimbang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur sanksi kebiri.

"Kekerasan seksual pada anak jelas merupakan kejahatan serius, tetapi menanggulanginya dengan membentuk perppu kebiri tidak akan menghilangkan permasalahannya," ujar peneliti PSHK Fajri Nursyamsi melalui keterangan tertulis, Minggu (15/5/2016).

Menurut Fajri, perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual bermasalah secara materil maupun formil, karena berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual.

Sementara itu, pemilihan perppu tidak didasari pertimbangan yang kuat akan pemenuhan syarat kegentingan yang memaksa.

Bentuk perppu untuk sanksi kebiri dipilih hanya karena ingin peraturan segera berlaku, yang justru mengabaikan prinsip demokrasi, di mana seharusnya hal itu dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR.

(baca: Grace Natalie: Hukum Seumur Hidup Pemerkosa, Bukan Mati atau Kebiri)

Menurut Fajri, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan membuat prosedur penyelesaian masalah kejahatan seksual menjadi lebih demokratis, melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, serta menghasilkan solusi yang lebih nyata.

Sebelumnya, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi dalam diskusi beberapa waktu lalu juga mendorong hal yang sama.

(baca: Menkumham Janjikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan Tahun Ini)

Menurut Ika, UU Penghapusan Kekerasan Seksual nantinya dapat lebih banyak menjelaskan soal pencegahan. Kemudian, bagaimana jaminan agar korban kejahatan seksual tidak disalahkan.

Selain itu, undang-undang tersebut diharapkan dapat menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sangat beragam.