Semarang - Indonesia saat ini berada dalam era ekonomi kreatif, era dimana ekonomi berkembang berdasarkan kreativitas dan inovasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengajak para pimpinan daerah untuk bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan atas hasil kreativitas dan inovasi.
Industri kreatif, kata Yasonna, bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu, atau industri yang dihasilkan dari kemampuan sumber daya manusianya. “Bila kita bicara tentang inovasi dan kreativitas, tentu saja hal ini terkait erat dengan sistem Kekayaan Intelektual (KI),” jelasnya.
“Pimpinan (harus) memiliki kesadaran akan pentingnya pelindungan atas hasil kreativitas dan inovasi, juga memiliki kepedulian terhadap KI atas karya-karya yang dihasilkan,” kata Yasonna usai menyerahkan Surat Pencatatan KI kepada Plh. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, dan Dirut PT. Pura Barutama.
Yasonna mengatakan era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. “Suatu hal yang perlu kita apresiasi dan layak untuk dicontoh. Mari kita telusuri, optimalkan, dan daftarkan potensi KI yang ada di lingkungan kerja masing-masing,” katanya, Jumat (13/11/2020).
Pria 67 tahun ini pun mengapresiasi program pemberdayaan ekonomi yang digagas oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Masa pandemi Covid-19 memang mempengaruhi produktifitas dan daya beli masyarakat, sehingga program-program dengan orientasi peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan. “Saya yakin, Gubernur Provinsi Jawa Tengah menaruh atensi yang besar terhadap program tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan identifikasi, potensi lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sangat besar, bahkan mencapai 1 trilyun rupiah. Adapun potensi ekonomi yang dimiliki seperti bidang perikanan, pertanian, garmen, kerajinan batik, kerajinan tenun sarung, kopi, jagung, sereh, dan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), Prasetyo Aribowo menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai program untuk menstimulus tumbuhnya ekonomi rakyat, diantaranya adalah memberikan bantuan pangan nontunai dan perluasan kartu keluarga sejahtera.
“Saya berharap gerakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan energi baru, darah baru, dalam upaya membangkitkan ekonomi masyarakat di era pandemi ini,” tutupnya. (Tedy, foto: Windi)
