Jakarta - United States Agency for International Development (USAID) mengapresiasi kerja sama bilateral yang telah dilakukan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, yang telah berlangsung selama empat tahun untuk bidang Development Objective-1 (DO-1), yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan.
“USAIDIndonesia, khususnya dari kantor saya, DRG (Democratic Resilience and Governance) menyampaikan apresiasi yang tinggi atas berlangsungnya kerjasama teknis bilateral kita selama empat tahun untuk bidang DO 1,” ujar Direktur DRG USAID, Walter L. Deutschsaat memberikan testimoni dalam kegiatan Teleconference Pembinaan dan Pengembangan Kerja Sama Kemenkumham RI PASTI Produktif, di Lounge lantai 7, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa (25/08/2020).
Lebih lanjut Walter menceritakan, komunikasi rutin terus dilakukan antara USAID dan Kemenkumham. “Tim saya dan tim Executing Agency Kemenkumham, melalui Ibu Noni dan staf, antara lain Cut Feroza, dan Yusuf Romli, melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga(penerima manfaat dari DO-1), dan memastikan implementasi portofolio DO-1 berjalan lancar,” tandas Walter.
Walter melanjutkan, USAID dan Kementerian Keuangan RI serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah memperpanjang Assistance Agreement yang menjadi dasar Implementation Arrangementantara USAID dan Kemenkumham RI, pada tanggal 22 Juli 2020 lalu. Pada tanggal tersebut, telah disepakati perjanjian baru yang disebut Bilateral Development Cooperation Framework, yang menjadi landasan kelanjutan kerja sama teknis untuk lima tahun ke depan.
“Ke depan, tim saya dan tim Bapak (Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI) akan menyelesaikan pembaharuan Individual Arrangement kita untuk program-program yang masih akan berlangsung, dari Januari 2020hingga 2025 (dua ribu dua puluh lima). Saat ini masih ada empat program: MAJU (Empowering Access to Justice), CEGAH (anti korupsi), MADANI (penguatan masyarakat sipil), dan HARMONI (countering violent extremism). Untuk program Harmoni, sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah Indonesia, akan dialihkan kepada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme),” jelas Walter.
USAID juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham, khususnya Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham RI Provinsi Papua, dan Papua Barat, yang sudah mendukung implementasi program gender-based violence(BERSAMA) hingga kegiatan penutupannya belum lama ini, dan berharap kerja sama dapat terus dilakukan demi kepentingan bersama.
“Semoga kerjasama kita akan lebih erat lagi ke depan, dan bersama-sama menyelesaikan administrasi pelaporan kerja sama, antara lain BAST (Berita Acara Serah Terima),” tutup Walter. (Zaka)
