Jakarta – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) merupakan role model pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintahan. Dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), satuan kerja (satker) memiliki semangat yang tinggi untuk membangun ZI. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah usulan ZI sebanyak 135 satker di tahun 2019. Merespon antusiasme satker-satker ini, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengingatkan segenap jajaran pegawai Kemenkumham untuk menjadikan transformasi sebagai prinsip dalam membangun ZI.
Bambang menjelaskan bahwa transformasi merupakan perubahan yang harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk dalam membangun ZI. “Reformasi birokrasi merupakan bagian-bagian yang harus kita lakukan, tapi prinsipnya adalah ini (transformasi). Kita harus mulai mengubah, bukan sekedar dari jelek menjadi baik, tapi berubah terus-menerus, tidak boleh berhenti pada posisi kita merasa puas,” ucap Bambang dalam acara pembukaan Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (07/10/2019).
Transformasi harus dilakukan karena gaya hidup masyarakat telah berubah sehingga instansi pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan publik pun harus berubah, salah satunya dengan pemanfaatan perkembangan teknologi. Kemenkumham telah melakukan banyak transformasi dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya Sistem Database Pemasyarakatan yang memudahkan akses terhadap waktu bebas warga binaan; Pendaftaran Antrian Paspor Online yang dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Sistem Surat Masuk Keluar yang merupakan sistem persuratan online di lingkungan Kemenkumham. Bambang mengajak para kepala kanwil dan kepala satker untuk terus mendorong agar perubahan ini terus dilakukan.
“Jiwa-jiwa transformasi ini harus muncul dalam diri kita semua. Transformasi tidak bisa dipungkiri oleh ktia semua. Itu merupakan bagian dari tuntutan perubahan masyarakat, bagian dari perkembangan teknologi, dan memang kita (Kemenkumham) ingin mewujudkan organisasi yang tidak konservatif,” lanjut Bambang.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho, mengatakan workshop ini dilakukan agar ada kesamaan pemahaman unit eselon I dan kanwil terkait peran masing-masing dalam mekanisme pembangunan ZI. “Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sehingga di tahun 2020 dan di tahun-tahun yang akan datang pembangunan ZI di seluruh unit kerja di Kemenkumham akan berjalan lebih optimal,” tutur Nugroho.
Workshop di Hotel JS Luwansa ini diikuti oleh para staf ahli menteri, sekretaris eselon I, kepala biro, kepala kantor wilayah, dan semua pejabat yang terlibat dalam pembangunan ZI di lingkungan Kemenkumham. (Christo, foto: Tedy)
