 |
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan kerja sama dengan salah satu yayasan non-profit asal Jerman yang telah lama berkarya di Indonesia, Friedrich Naumann-Stiftung (FNS). Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kemenkumham menjadi lebih berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut membawa dampak positif bagi kerjasama bilateral yang sudah terjalin lama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federasi Jerman.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta, usai melakukan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kemenkumham dengan FNS, mengatakan bahwa program kerja sama yang akan dilaksanakan antara Kemenkumham dengan FNS, sejalan dengan Nawacita. "Khususnya butir pertama yaitu politik luar negeri bebas-aktif, dan butir keempat yaitu membangun politik legislasi yang kuat," jelas Sekjen, Selasa (17/3/2015).
Dalam sambutannya, Sekjen menjelaskan kerjasama yang akan dilaksanakan kali ini berdurasi selama 3 tahun. "Kami berharap bahwa dalam 3 tahun kerja sama ini begitu banyak hal positif yang dapat dilakukan bersama dalam hal pengembangan SDM di Kemenkumham, dalam rangka program penguatan demokrasi, rule of law, dan Hak Asasi Manusia," kata Ambeg di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Ferdinand Siagian, dalam laporannya menjelaskan, fokus kegiatan pada tahun pertama adalah membangun Team Building, Executive Public Speaking, Workshop One Gate Policy, dan English Learning. "Sedangkan pada tahun kedua, kegiatan yang direncanakan adalah Strategic Government Public Relations Training, Sosialisasi dan Pelatihan, Pelatihan Diplomasi dan Negosiasi, Pelatihan Presentation Skill, dan Sosialisasi Parameter HAM dalam Undang-Undang," ucap Ferdinand.
Pada tahun ketiga, lanjut Ferdinand, kegiatan yang direncanakan adalah Pelatihan Office Administration, Team Building, dan Sosialisasi Lanjutan Parameter HAM dalam Undang-Undang. Ferdinand juga menjelaskan bahwa, kerja sama yang dilakukan kali ini adalah kerjasama yang pertama kali yang dilakukan langsung oleh Sekretariat Jenderal dengan Non Government Organization (NGO) Asing.
Sementara itu, Resident Representative FNS Indonesia, Moritz Kleine-Brockhoff, mengatakan penandatanganan MSP yang baru saja dilakukan menunjukkan dua fakta. "Pertama, kami, Organisasi Jerman, diterima di sini dan pekerjaan kita dihargai. Kedua, Jerman ingin menjadi mitra Indonesia," ujar Moritz. "Kedua fakta tersebut merupakan dasar dari suksesnya kerjasama dalam tahun-tahun mendatang," lanjutnya.
Sedangkan menurut Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Eva Kusuma Sundari, yang hadir sebagai keynote speech mengatakan bahwa, tantangan di Indonesia adalah kualitas demokrasi, keadilan, dan isu tentang radikalisme. "Menjadi anggota parlemen tidak harus orang kaya. Kuncinya bukan pada biaya, tapi pada kerja keras," sahut alumnus dari program-program yang dilakukan FNS ini.
Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat di lingkungan Kemenkumham, pejabat dari Kementerian dan Lembaga Negara, perwakilan dari Partai Politik dan Organisasi Masyarakat. Serta hadir pula perwakilan-perwakilan dari Lembaga Pendidikan, The German Ambassador, Hans Seidel-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert Stiftung, dan FNS Jakarta. (Teks: Tedy. Dok: Sony. Ed: TMM).
