Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Freddy Harris, mewakili Menteri Hukum dan HAM, menerima kunjungan Director-General for Research and Training Institute of the Ministry of Justice of Japan Akane di ruang rapat Dirjen AHU di Gedung Sentra Mulia lt. 18, Selasa siang (29/3). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Kemenkumham dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sudah terjalin antara kedua belah pihak.
Dirjen AHU menyambut baik kunjungan delegasi Jepang dan berharap peluang kerja sama antara Kemenkumham dengan Kementerian Kehakiman Jepang dapat ditingkatkan. Beliau menambahkan bahwa kerja sama yang diharapkan adalah bersifat mutual benefit, masing-masing pihak memiliki kedudukan yang sama dan saling bertukar dalam melakukan kerja sama. “Tidak hanya meminta, tetapi juga memberi,” jelas Dirjen AHU.
Dijelaskan oleh Freddy Harris, peluang kerja sama dapat tercipta melalui diskusi antar tim ahli Jepang dengan Indonesia mengenai isu tertentu yang terkait dengan hukum dan HAM. Salah satunya adalah mengenai teknis pelaksanaan hukum acara pidana. Usulan pemberian bebas visa ke Jepang bagi seluruh pemegang paspor Indonesia, tidak hanya pemilik e-paspor turut menjadi bahan diskusi.
Kerja sama yang terjalin dengan Kemenkumham selama ini adalah dengan Ditjen KI dan Ditjen PP. Akane menjelaskan bahwa JICA sudah mengirimkan tim ahlinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. “Semoga tim expert Jepang ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” lanjutnya. Kedatangan tim ahli tersebut merupakan salah satu perwujudan dari perjanjian kerja sama 5 (lima) tahun yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 3 Agustus 2015.
Akane juga menginformasikan mengenai rencana kunjungan Menteri Kehakiman Jepang Mitsuhide Iwaki pada awal Mei 2016. Rencana kunjungan tersebut akan diawali dengan kunjungan ke Menteri Hukum dan HAM dan akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dengan mengundang beberapa stakeholder yang terkait dengan kerja sama Indonesia–Jepang.
Freddy Harris menyampaikan terkait rencana kunjungan Menteri Kehakiman akan disampaikan secara langsung kepada Menkumham. “Dari hasil diskusi ini dan pertemuan ini, kami harap akan timbul kerja sama yang lebih baik lagi,” pungkas Freddy Harris mengakhiri pertemuan dengan Delegasi Jepang.
Turut hadir dalam pertemuan, Direktur Pidana Salahudin, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Parlagutan Lubis, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Efendy B. Peranginagin dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Dwi Rahayu. (Rena, Ed: Yayuk, Foto: Rena)
