Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mendorong seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mewujudkan kemanfaatan hukum yang berke-PASTI-an dengan ‘speed up activity for high performance’. “Optimalkan seluruh sumber daya yang ada, implementasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan harapan pemerintah daerah, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan peran sebagai social engineering,” kata Menkumham.
Selama empat hari berlangsungnya Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkumham, Menkumham mengamati bahwa banyak harapan dari kementerian lain dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kemenkumham. “Tidak ada kata lain, kecuali kita harus mampu menerjemahkan dalam aktivitas nyata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yasonna saat menutup Raker Evaluasi Capaian Kinerja Kemenkumham.
Mengenai simpulan dari hasil Raker, Menkumham memerintahkan kepada seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalisme dan transparansi, sehingga bebas dari intrik-intrik yang bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme. “Saya minta para Kepala Kantor Wilayah segera menetapkan pilot project satuan kerjanya yang WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dengan standar dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Yasonna juga meminta kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal untuk melakukan pembinaan. “Pada saatnya nanti kita lakukan deklarasi, sehingga mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi sekaligus meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang merupakan tolok ukur keberhasilan,” ucap Yasonna di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Dengan meningkatnya etos kerja, Menkumham berharap seluruh satuan kerja dapat merealisasikan kegiatannya tepat waktu dan tepat sasaran. Implikasinya pada penyerapan anggaran sesuai dengan disbursement plan yang telah ditetapkan. “Perbaikan kualitas layanan publik juga harus terus dilakukan dengan terobosan inovasi melalui optimalisasi penggunaan IT, sehingga mendapatkan penghargaan dari eksternal baik dalam kompetisi SINOVIK maupun kompetisi lainnya,” jelas Menkumham, Rabu (24/2/2016).
Pada kesempatan yang sama Menkumham juga membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Keimigrasian tahun 2016. “Khusus jajaran Imigrasi, agar mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai penjaga garda terdepan kedaulatan negara di bidang keimigrasian. Karena pada era sekarang ini, lalu lintas orang akan semakin deras tentu dengan dampak ikutannya yang semakin bervariasi,” katanya.
Terkait hal tersebut Yasonna menyatakan dampaknya harus diantisipasi dengan penerapan strategi dan upaya yang tidak biasa. “Diperlukan komitmen yang kuat disertai penguatan integritas agar mampu melaksanakan tugas secara tuntas dan berkualitas,” tandasnya kepada para Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia yang menjadi peserta Rakor di Hotel Borobudur, Jakarta.
Sebelumnya, Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan bahwa Raker Kemenkumham telah terlaksana dengan baik dan lancar. “Hasil kesimpulan Raker yaitu disusunnya dokumen target kinerja tahun 2016, dokumen kebijakan strategis perencanaan dan penganggaran tahun 2017, serta dokumen Raker tahun 2016 yang dilengkapi instrumen kerja yang dapat menghasilkan kinerja optimal apabila dilaksanakan dengan baik dan benar,” jelasnya.
Bambang juga mengatakan apapun yang telah dihasilkan dalam Raker ini, “Yang terpenting adalah komitmen kami untuk merealisasikannya dalam tindakan nyata, sebagai bentuk pengabdian bagi kejayaan bangsa dan negara,” tutupnya usai memberikan laporan. (Tedy, Ed: TMM, Foto: Dudi, Video: Zeqi)
