Jakarta – Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan rapat bersama dengan Biro Keuangan, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Kantor Wilayah (Kanwil) Papua. Rapat bersama membahas hibah luar negeri yang akan diterima Kanwil Papua dari proyek BERSAMA (Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat), program kerja sama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan United States Agency for International Development (USAID). Rapat dilakukan secara teleconference dari Ruang Rapat Biro Humas dan Kanwil Papua.
Rapat bersama ini merupakan implementasi dari nilai PASTI Kemenkumham, yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparansi, dan Inovatif. “Kami berupaya mewujudkan nilai sinergi, transparansi, dan akuntabel dalam mengelola hibah luar negeri dari pihak asing,“ ujar Kepala Biro (Karo) Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Pagar Butar Butar, di Ruang Rapat Biro Humas, Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Jakarta, Jumat (24/07/2020).
Lebih lanjut Karo Humas mempertanyakan kebersediaan Kanwil Papua menerima hibah barang dari proyek BERSAMA, yang akan berakhir 31 Agustus 2020. “Jika dilihat dari daftar barang yang akan dihibahkan, barang-barang tersebut masih sangat layak, dan bermanfaat untuk Kanwil Papua,” jelas Pagar.
Mendengar hal tersebut, Kepala Kanwil Papua (Kakanwil Papua), Murdjito Sasto mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Karo Humas dan kantor pusat, dan bersedia menerima hibah tersebut. “Kami akan menggunakan hibah tersebut dengan maksimal, sehingga kinerja kami menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” tutur Murdjito.
Proyek BERSAMA adalah salah satu proyek kerja sama dari Kemenkumham dan USAID di bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan pemerintahan yang demokratis. Proyek BERSAMA dimulai pada 30 Juni2016 hingga 31 Agustus 2020, yang dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Zaka)
