Bandung – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Rantam Sariwanto memberikan arahan sekaligus membuka acara Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kemenkumham tahun 2017. Acara yang dilaksanakan oleh Biro Pengelola Barang Milik Negara (BMN) melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham (BPSDM) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ini diikuti oleh 100 orang peserta dari Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.
Dalam arahannya Sekjen Kemenkumham mengatakan bahwa sumber daya manusia pengelola barang/jasa sangat penting dan dibutuhkan tenaga-tenaga yang mumpuni dibidangnya. Pengelolaan barang/jasa merupakan proses awal yang sangat menentukan untuk proses selanjutnya pada pencapaian tingkat kinerja di kemenkumham. Dalam pelaksanaannya pengelolaan barang/jasa ini ada konsekwensi moral yang harus di tanggung dengan berbagai tantangan yang dihadapi. “Untuk itu dengan tenaga yang mumpuni dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, maka pekerjaan akan dengan mudah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” Ucap Sekjen. (20/2/2017)
Lebih lanjut Sekjen mengatakan bahwa agar semua berpartisipasi menjadi tim yang baik dengan meningkatkan komunikasi dan bekerjasama untuk organisasi. “Tidak berhenti di tempat dan bekerja itu-itu saja, maju tidak mundur lagi “No Stagnant” ucap sekjen memberi semagat.
Sekjen mengharapkan agar memahami dan menjalankan janji kinerja yang sudah disepakati diantaranya Bekerja dengan Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI), Teknologi Informasi, Target Kinerja, Integritas dan menjaga nilai-nilai NKRI.
Sebelumnya dalam laporannya Kepala Biro Pengelolaan BMN Tarsono mengatakan bahwa sesuai dengan Instuksi Presiden No.1 Tahun 2015 yang meminta kepada seluruh kementerian/lembaga untuk melakukan pelaksanaan percepatan anggaran. Untuk itu perlu didukung dengan percepatan pengadaan/Jasa antara lain melalui lelang pra DIPA. Diharapkan melalui kegiatan ini lelang pra DIPA dapat terselenggara dengan baik. “Masih terdapat kesalahpahaman dan masih minimnya jumlah tenaga pegawai yang mempunyai sertifikasi barang dan jasa. Untuk itu kami mengadakan sertifikasi pengadaan barang/jasa agar mempunyai tenaga dibidang pengadaan barang/jasa yang mempunyai sertifikat,” tambahnya.
Acara yang dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 20 s/d 24 februari 2017 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara pengadaan barang/jasa dan mendapatkan tenaga yang terampil dan siap pakai dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara pengadaan barang /jasa. Pada acara tersebut dilakukan pula penyematan tanda kepada perwakilan peserta secara simbolis oleh Sekjen Kemenkumham didampingi Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat. (Komar, Yatno. Foto: Asep).
