 |
Jakarta – Counsellor Political Affairs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Nico Schermers bertandang secara khusus ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bambang Rantam Sariwanto perihal rencana penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Belanda dengan Kemenkumham.
Dalam kunjungan singkat tersebut, Schermers menjelaskan bahwa kerja sama baik antara Pemerintah Belanda dengan Kemenkumham sudah terjalin cukup lama. Terbukti sudah ada tiga MoU terdahulu yang ditandatangani dengan Belanda, yaitu pada tahun 1995, 2008 dan 2009. Pada kesempatan ini Pemerintah Belanda ingin kembali melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Semoga MoU ini dapat menjadi payung hukum kerja sama antara Kemenkumham dengan Pemerintah Belanda,” ujar Sekjen seraya menyepakati usulan kerja sama yang diajukan oleh Pemerintah Belanda di Lounge Gedung Sekretariat Jenderal lantai 7 pada Selasa siang (02/02/2016).
Rencana penandatanganan akan dilangsungkan bersamaan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Belanda ke Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016 untuk bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Di penghujung pertemuan, Schermers mengucapkan terima kasih kepada Sekjen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan, Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Indro Purwoko dan Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Dwi Rahayu.
(Teks: Rena. Foto: Dudi)
