Jakarta - Dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibutuhkan komitmen dan strategi yang baik. Hal ini yang ditekankan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dalam kegiatan penguatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020 bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan Jaksel.
"Komiten dan strategi ini harus benar-benar diperhatikan. Tetapkan dibenak saudara harus ada strategi, ini yang menjadi bagian dari pergerakan kalian, yaitu strategi, memang prosesnya panjang dan perlu ketahanan," ujar Bambang.
Menurut Bambang dalam mewujudkan Zona Integritas itu adalah hal yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat agar Kemenkumham bisa meraih Zona Integritas. "Saya dengar ada 17 Satker yang diusulkan dan ini tidak mudah, kita harus siap untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Kesiapan itu tentu menjadi modal, memperbaiki sarana prasanara dan penguatan adalah bagian untuk mencapai proses kesana, dan apakah ini bisa menjamin? Harus menjaga komitmen," kata Bambang.
Selain itu, Bambang juga menyampaikan tiga hal penting yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kemenkumham dalam mewujudkan Zona Integritas ini. "Ada 3 poin yang harus dipahami dalam berkinerja yang terbaik dengan semangat tinggi, jujur dan ikhlas, ramah tamah dan bertanggung jawab. Ini menjadi bagian yang harus diperhatikan," ucapnya.
Sebagaimana diketahui Zona Integritas merupakan pintu masuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimana merupakan kebutuhan mendasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik atau good governance karena sasaran reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu.
Terkait dengan dengan Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memiliki peran penting sebagai pembina, pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL) kepada 27 Satuan Kerja di lingkungan Kanwil DKI Jakarta.
Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian telah mengusulkan sebanyak 17 Satker untuk maju ke Tim Penilai Nasional (TPN) oleh KemenPANRB. Sebanyak 14 Satker sebagai calon satker berpredikat WBK dan 3 Satker yang sudah WBK diusulkan berpredikat WBBM. "Kami mengajukan pertama kali 28 Satker, hasil dari penilaian TPI yang lolos 17 satker yang mana 14 diajukan WBK dan 3 satker utk wbbm," ujar Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Liberti Sitinjak dalam laporannya.
Kegiatan pembekalan serta penguatan merupakan implementasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga hasilnya akan berdampak pada meningkatnya kinerja Kementerian secara keseluruhan.
 |
