Revolusi Mental

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berusaha melakukan berbagai perbaikan. Melalui kegiatan Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Program Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2016 ini, Panitia menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjadi narasumber. Puan menjabarkan pentingnya Bangsa Indonesia untuk melakukan revolusi mental.

“Revolusi mental pertama kali digaungkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957. Pada saat itu, masyarakat Indonesia kurang percaya diri dengan kemampuan sendiri. Tapi sekarang, justru terlalu percaya diri, egois, tidak lihat sekitar. Tidak ada kami atau kita,” jelas Puan di Hotel Rancamaya, Bogor, Selasa (08/12/2015).

Selain itu, lanjut Puan, bangsa Indonesia saat ini sedang krisis integritas. Kita harus bangun kembali kultur semangat gotong-royong yang merupakan saripati Pancasila, dan menanamkan optimisme. “Dengan demikian, kita menjadi manusia baru yang berguna bagi bangsa dan negara. Buktikan dengan kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Waktu yang akan menentukan,” tutur Puan.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menutup kegiatan berpesan kepada peserta agar menghilangkan ego sektoral, tingkatkan motivasi dan sinergi bersama dalam meningkatkan kinerja dan percepatan realisasi anggaran. “Tidak hanya di AHU saja, tapi seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham,” tandas Yasonna.

Regulasi yang menghambat birokrasi dan tumpang tindih harus kita rubah guna kesejahteraan rakyat. “Percepatan penyerapan harus dilakukan dari awal tahun,” ucap Yasonna.

Di akhir acara penutupan, Menkumham melantik dan mengambil sumpah jabatan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN). Kepada para pejabat yang baru dilantik, Menkumham berpesan untuk lebih aware dan peka. “Persaingan notaris semakin ketat. Penyimpangan-penyimpangan juga meningkat. Ka (kepala) kanwil (kantor wilayah) sebagai MPWN harus bisa menekan penyimpangan kode etik notaris di wilayahnya,” Kata Laoly. (Zaka. Foto: Asep)