rss 48

Resmi, 50 RUU Menjadi Prioritas di Tahun 2017

20161214 Prolegnas Baleg DPR RI 6

Jakarta – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas untuk Tahun 2017 telah disetujui DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. Sebanyak 50 RUU ditetapkan menjadi Prolegnas RUU Prioritas di tahun 2017. Hal ini disepakati setelah dilakukannya Rapat Kerja antara Pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan Panitia Perancang UU DPD RI.

Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, yang telah mewujudkan usulan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017. “Semoga hasil Prolegnas RUU Prioritas  Tahun 2017 ini sesuai yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat, baik secara kualitas, maupun kuantitas,” ujar Yasonna di ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Menkumham juga berharap, kerja sama antara Baleg DPR RI, Menkumham, dan Panitia Perancang UU DPD RI dapat terus ditingkatkan, agar menghasilkan Prolegnas yang realistis, dan responsif. “Reformasi Hukum menjadi agenda strategis Pemerintah saat ini untuk memulihkan kepercayaan publik, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum dapat terwujud melalui penataan regulasi yang berkualitas,” tandas Yasonna.

Selain membahas Prolegnas RUU Prioritas untuk Tahun 2017, Baleg yang diketuai oleh Dossy Iskandar Prasetyo juga menyetujui Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2015-2019. Seluruh Fraksi di dalam Baleg DPR RI menyetujui Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dan Daftar Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019. (Zaka. Ed: TMM. Foto: Komar)

Berikut Daftar Prolegnas 50 RUU Prioritas Tahun 2017:

No. Judul Rancangan Undang – Undang Draf RUU dan Naskah Akademik Disiapkan Oleh
1 RUU tentang Kekarantiaan Kesehatan Pemerintah
2 RUU tentang Pertanahan DPR
3 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemerintah
4 RUU tengang Karantian Hewan, Ikan dan Tumbuhan DPR
5 RUU tentang Jasa Konstruksi DPR
6 RUU tentang Arsitek DPR
7 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
8 RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR
9 RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dala Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
10 RUU tentang Sistem Perbukuan DPR
11 RUU tentang Kebudayaan DPR
12 RUU tentang Ekonomi Kreatif DPR
13 RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah
14 RUU tentang Perubaha Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah

15 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR
16 RUU tentang Wawasan Nusantara DPD
17 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorime Pemerintah
18 RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 Pemerintah
19 RUU tentang Kepalangmerahan Pemerintah
20 RUU tentang Jabatan Hakim DPR
21 RUU tentang Pertembakauan DPR
22 RUU tentang Perubabahan atas UU No.5 Than 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat DPR
23 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara DPR
24 RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR
25 RUU tentang Perkelapasawitan DPR
26 RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

DPR

27 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR
28 RUU tentang BUMN dan BUMD (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU NO.19 Tahun 2003 tentang BUMN DPR
29 RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
30 RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPR
31 RUU tentang Kebidanan DPR
32 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan DPR
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia DPR
34 RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
35 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR
36 RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penleitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah
37 RUU tentang Bea Materai Pemerintah
38 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
39 RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pemerintah
40 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemerintah
41 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman DPR
42 RUU tentang Tangungjawab Sosial Perusahaan DPR
43 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem DPR
44 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR
45 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR
46 RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah usat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah
47 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemerintah
48 RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Pemerintah
49 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan DPD
50 RUU tentang Perubahan ke-Dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR

 

20161214 Prolegnas Baleg DPR RI 4

20161214 Prolegnas Baleg DPR RI 5

20161214 Prolegnas Baleg DPR RI 1

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham