Semarang - Pembangunan reformasi hukum yang terus berjalan di Indonesia memerlukan banyak syarat dan dukungan. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia. SDM unggul tidak bisa muncul sendiri melainkan dilahirkan melalui sistem pendidikan yang terencana dengan baik. Pembangunan balai pendidikan dan pelatihan hukum dan hak asasi manusia Jawa Tengah adalah salah satu bentuk kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Balai Diklat (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, Kamis 03/9/20.
“Kita sepakat akan akan membangun SDM unggul sebagai bagian dari pembangunan reformasi sistem hukum”, papar Bambang.
Menurut Bambang, tanpa peningkatan SDM, kemajuan yang dicanangkan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa ini dalam pembangunan dan reformasi mustahil tercapai. Untuk itu diperlukan sebuah komitmen bersama dalam rangka pembangunan reformasi sistem hukum.
Hadir dalam acara ini adalah Kepala BPSDM, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kakanwil Kemenkumham Yogyakarta, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro BMN, Kepala Biro Perencanaan dan juga Kapusdatin. Turut juga hadir wakil dari Pemerintah Kota Semarang.
Badiklat Jawa Tengah ini merupakan Badiklat pertama yang dibangun di Kementerian Hukum dan HAM yang mempresentasikan wilayah Badiklat lainnya yang berkedudukan di Provinsi kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri mengampu pengembangan SDM Hukum dan HAM meliputi 11 Provinsi pada 10 Kantor Wilayah dan 299 satuan Kerja pada Provinsi di Pulau Kalimantan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
Badiklat di Jawa Tengah ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas SDM ASN bidang Hukum dan HAM. Karena hingga saat ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini telah melaksanakan berbagai macam bentuk pengembangan kompetensi ASN Hukum dan HAM melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Setidaknya 29 kegiatan pelatihan dengan 2438 orang lulusan peserta pada 299 satker di 11 Provinsi di atas. Harapannya, melalui pembangunan tersebut akan memberikan pelayanan terbaik dalam pengembangan SDM Hukum dan HAM menuju Indonesia Maju.
Rencananya, Gedung badiklat ini akan dibangun di atas tanah seluas 4,5 hektar. Tahapan pertama dalam proses pembangunan adalah merealisasikan bebebrapa bangunan utama diantaranya gedung kantor satu lantai, gedung asrama yang terdiri dari 41 Kamar, ruang kelas, auditorium dan juga area parkir.
Selain peletakan batu pertama pembangunan balai diklat, pada moment yang sama juga dilakukan peresmian Galeri Kedung Pane Semarang Hebat, serta Inovasi Layanan keimigrasian.
Galeri Kedung Pane merupakan wadah untuk menampilkan berbagai ragam hasil kegiatan pembinaan kemandirian WBP. Pada tahun 2020, Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Semarang memiliki18 Unit Kerja Produktif yang dapat menyerap 180 WBP, telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mencetak 600 SDM Warga Binaan terampil dan bersertifikat. Hal tersebut, menurut Bambang Rantam adalah bukti dari terus berjalan dan berprosesnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
“Galeri ini akan menjadi menjadi bukti bahwa pembinaan terhadap warga binaan terus berjalan. Di galeri ini karya-karya mereka dapat ditampilkan kepada publik”, tutur Bambang.
Sementara untuk inovasi layanan keimigrasian, Bambang Rantam melakukan peninjauan langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Inovasi yang ditampilkan adalah aplikasi SEMAR LAYAK, sebuah aplikasi yang menjawab kebutuhan masyarakat sebagai solusi mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 di era new normal.
“Inovasi harus menjadi bagian dari solusi kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan menjawab tantangan jaman”, pungkas Bambang Rantam.(Humas)
