Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dan United States Agency for International Development (USAID) kembali menggelar Rapat Komite Teknis. Kali ini rapat membahas rencana kerja tahun ke tiga program pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG), khususnya di Indonesia Timur, yang dinamakan Proyek BERSAMA.
Dengan dilakukannya rapat ini, Pemerintah RI dan USAID dapat menanggulangi kekerasan berbasis gender khususnya di daerah Indonesia Timur. Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham RI, Ajub Suratman, diharapkan ada peningkatan kapasitas petugas yang berhubungan dengan KBG. “Perlu penguatan kapasitas para stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap kekerasan berbasis gender, sehingga dapat menurunkan dan mencegah kekerasan terhadap gender,” ujar Ajub di Hotel J.W. Marriot, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Lebih lanjut Kepala Biro menjelaskan, rapat teknis ini nantinya akan mengatur kesepakatan bilateral sebagai forum bagi lembaga terkait untuk memberikan saran, dan masukan bagi terselenggaranya program BERSAMA, sehingga memberikan manfaat bagi ke dua negara. “Oleh karena itu, diharapkan rapat kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ajub dalam sambutannya.
Sementera itu, Plt. Direktur USAID Anders J. Mantius, menyatakan bahwa rapat kali ini sangat penting untuk mendiskusikan program Bersama, dan rencana kerja untuk tahun 2019. “Dukungan dan masukan dari seluruh stakeholder yang hadir pada rapat ini sangat dibutuhkan bagi kami. Karena tanpa dukungan dari semua pihak yang terlibat akan KBG, program ini tidak akan sukses,” tandas Anders.
Pada program tahun ketiga ini, difokuskan untuk program pencegahan kekerasan berbaris gender khususnya di bagian wilayah Indonesia Timur, mengingat di daerah tersebut, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi, dan juga minim akan pengetahuan akan penanggulangan untuk korban kekerasan terkhusus pada perempuan dan anak-anak.
Selanjutnya, saat diskusi, Staf USAID yang menangani Proyek BERSAMA, Lisa berbagi pengalaman, kurangnya partisipasi dalam program yang sudah terlaksana sebelumnya menjadi salah satu catatan penting bagi USAID dan pihak terkait agar hal tersebut takkan terulang lagi. Salah satu cara untuk mensiasatinya adalah meningkatkan kapasitas dan peran media dengan harapan dapat mencakup lebih luas lagi partisipan.
Ke depannya, lanjut Lisa, kegiatan-kegiatan mengenai KBG harus lebih fariatif untuk meningkatkan pemahaman KBG, seperti kegiatan olah raga untuk pemuda, dan kegiatan kebudayaan bagi kaum dewasa. “Dengan tujuan yang sudah terancang, besar harapan agar program ini menjadi cikal bakal perubahan yang lebih baik demi kemajuan Negara Republik Indonesia, terkhususnya di daerah yang tertinggal,” ucap Lisa.
Rapat kali ini dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sekretaris Negara, dan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. (Maria. Editor: Zaka, Foto: Agis)
