Lombok - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan banyak kerja sama dengan dunia internasional, baik itu yang dilakukan oleh unit utama maupun kantor wilayah (kanwil). Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Politik dan Keamanan, F. Haru Tamtomo, memandang hal tersebut merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang perlu diberikan apresiasi, karena semua kerja sama tersebut bermuara kepada kemajuan Kemenkumham dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Haru mengatakan Kemenkumham perlu melakukan pemutakhiran dan transparansi data terhadap berbagai kerja sama luar negeri (KLN) yang sudah ada tersebut. “Seiring dengan dinamisnya perkembangan kerja sama yang dilakukan oleh Kemenkumham dengan pihak asing, yang kita ketahui bersama telah sampai di beberapa kanwil, dibutuhkan sebuah wadah untuk melakukan pemutakhiran dan transparansi data terhadap kerja sama tersebut,” kata Haru saat membuka Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, Haru yang pada kesempatan pembukaan kegiatan ini turut mengenakan dress code ala Hawaiian style, meminta kepada seluruh peserta yang merupakan Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan (PPL) pada seluruh Kanwil Kemenkumham untuk menguatkan program reformasi birokrasi Kemenkumham. “Reformasi birokrasi kita ini belum selesai dan akan terus berjalan. Oleh karena itu, kita semua harus terus menggelorakan agar pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan delapan area perubahan itu agar terus dilaksanakan. Ubah manajemen dan mindset,” kata Haru, Selasa (7/3/2017) malam.
Tak hanya itu, Haru juga berpesan kepada peserta untuk percepat pelaporan, baik itu yang menyangkut kinerja maupun anggaran. “Pelaporan menjadi sangat penting. Kelemahan kita sampai sekarang adalah dalam hal pelaporan. Masih lemah, kurang tepat waktu, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Haru. “Dalam momen ini, saya meminta agar pelaporan-pelaporan yang terkait dengan tugas dan fungsi kanwil dan anggaran, agar dilaporkan dengan cepat dan tepat,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Efendy B. Peranginangin, dalam laporannya mengatakan kegiatan yang berlangsung pada 7 s.d. 9 Maret 2017 ini, merupakan bagian dari pelaksanaan work plan kerja sama yang sudah disepakati antara Kemenkumham dengan Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia dalam jangka waktu hingga tahun 2017. “Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data dan penguatan koordinasi terkait kerja sama yang sudah dilakukan di kanwil,” kata Efendy.
Kegiatan yang bertemakan 'Dengan Evaluasi dan Diseminasi Kerja Sama dan Layanan Hukum, Kita Wujudkan Tata Kelola dan Kinerja Pasti' diisi oleh beragam materi, seperti misalnya e-KLN oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi. “Selain itu ada pula narasumber dari Kepala Bidang Afrika dan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, dan kegiatan Cultural Visit,” ucap Efendy.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat beserta jajaran dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta perwakilan dari Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Indonesia. (Tedy, Foto: Teguh, Video: Komar).
