rss 48

Pilkada, di antara Demokrasi dan HAM

2020 12 14 Hari HAM 3

Jakarta - Beberapa hari yang lalu, 270 daerah di Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara demokratis. Di negara yang berasaskan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara.

“Perhelatan nasional ini telah kita laksanakan dengan baik, aman, damai, dan dalam suasana yang penuh sukacita,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan pada kegiatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-72 Tahun 2020 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

Demokrasi, kata Yasonna, adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM. Sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM.

“Oleh karena itu, ketika kita sedang menjalankan demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat, sesungguhnya sedang memunculkan wajah asli dari HAM di Indonesia,” jelas Yasonna. “Kita melaksanakan demokrasi yang didasari oleh saling menghormati, tidak didasari pemaksaan kehendak, apalagi kekerasan fisik maupun psikis yang mengarah kepada timbulnya konflik horizontal yang pada gilirannya dapat merugikan kita semua,” tambahnya.

Pada 10 Desember 2020 yang lalu bertepatan dengan perayaan Hari HAM Sedunia, Indonesia menggelar Bali Democracy Forum yang ke-13 di Bali. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pertemuan tersebut sengaja dilakukan bersamaan dengan perayaan Hari HAM Sedunia.

“Jika ditilik dari lahirnya Bali Democracy Forum, pertama kali diselenggarakan pada tanggal 10 Desember. Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pelaksanaan HAM,” tutur Retno, Senin (14/12/2020).

Dalam pertemuan yang bertemakan ‘Democracy and Covid-19 Pandemic’ tersebut, delegasi dari 69 peserta negara dan empat organisasi internasional sepakat bahwa pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi.

“Disaat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat secara efektif mengatasi pandemi,” katanya. (Tedy, foto: Yatno)

2020 12 14 Hari HAM Menlu

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PikPng.com school icon png 2780725    JL. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
PikPng.com phone icon png 604605   021 - 5253004
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rohumas@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    pengaduan.setjen@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham