Semarang – Ibarat permainan sepak bola, apabila ada satu pemain yang tidak kompak, tidak melaksanakan tugasnya sesuai rencana/taktik pelatih, maka sudah dapat dipastikan timnya tidak akan manang. Hal ini juga berlaku pada organisasi, tujuan organisasi tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, bila ada salah satu pejabat/pegawai yang tidaks sejalan dengan strategi organisasi.
“Seperti pertandingan PSIS dan Persib Minggu kemarin (21/07/2019), gara-gara satu pemain PSIS bermain kasar, tidak sesuai dengan yang diarahkan pelatih, sehingga mendapatkan kartu merah dari wasit, permainan PSIS yang awalnya menguasai permainan menjadi buruk. Sebaliknya, Persib malah bermain bagus, dan akhirnya PSIS harus menelan hasil kekalahan,” ucap Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Hubungan Antar Lembaga Agus Hariadi.
Begitu pula dengan semangat kita/Kemenkumham untuk meraih predikat WBK/WBBM, lanjut Agus, jika ada satu elemen/pejabat/pegawai yang tidak sejalan, maka bisa dipastikan apa yang kita cita-citakan akan lepas. “Tanggung jawab keberhasilan WBK/WBBM bukan hanya ditanggung oleh pimpinan/pejabat, tetapi seluruh pegawai. Semua harus sejalan agar tercapai yang dicita-citakan,” tandas Agus saat memberikan paparan dalam Penguatan Kembali Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Semarang, Rabu (24/07/2019).
Agus berharap, ke depannya seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham di Semarang dapat bekerja sebaik mungkin, memberikan pelayanan ke masyarakat dengan sepenuh hati. “Karena apa yang dilakukan bapak-ibu semua merupakan amal ibadah, yang menjadi legacy bagi bangsa Indonesia,” ujar Agus.
Kegiatan Penguatan Kembali Pembangunan ZI Menuju Wilayah WBK/WBBM merupakan langkah Kemenkumham untuk melakukan persiapan, penguatan, dan pembenahan kepada satuan kerja terpilih untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, sebelum tim penilai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) turun ke lapangan pada bulan Agustus – September 2019.
Tim Penguatan WBK melakuan survey, monitoring dan evaluasi di Kanwil Kemenkumham Semarang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang, dan Kantor Imigrasi (Kanim) Semarang, 23 hingga 26 Juli 2019. Nantinya, hasil survey digunakan oleh pimpinan di satuan kerja terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan, agar predikat WBK/WBBM dapat tercapai.
