Bogor - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Biro Kepegawaian bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan program prioritas Presiden yaitu Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) yang unggul. Salah satu pilar penting yang wajib disiapkan SDM unggul sebanyak mungkin adalah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah.
Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham, M. Arifin dalam sambutannya menyampaikan bahwa ASN saat ini sedang menuju kepada sistem merit yang terdiri dari kualifikasi, kinerja dan kompetensi. Oleh karena itu, dibutuhkan pejabat dan pegawai yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan jabatannya. Berdasarkan hal tersebut standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara yang terdiri dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis merupakan bahan dasar utama untuk mencapai sistem merit dimaksud.
Menurutnya, Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi kecacatan. Atau, dengan kata lain, sistem merit menjadi landasan manajemen sumber daya manusia ASN dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemberhentian agar tercipta birokrasi yang profesional dan bersih. “Kami sedang berupaya untuk ke arah sana (sistem merit). Tentunya ini sedang kami koordinasikan dengan masing-masing unit Eselon I,” Kata Arifin. (23/9).
Arifin menambahkan bahwa manfaat disusunnya standar kompetensi jabatan ini antara lain sebagai dasar dalam perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan karir dan kompetesi pegawai serta bahan dalam menyusun instrument uji kompetensi bagi para pegawai. “standar kompetensi jabatan yang kita susun berjumlah 1828 standar kompetensi jabatan, yang akan digunakan oleh 59.908 pegawai di Kemenkumham, oleh karena itu penyusunan standar kompetensi jabatan ini harus memastikan betul bahwa tugas-tugas yang ada pada unit kerja dilingkungan Kemenkumham disusun sesuai standar dan dapat segera dijadikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM,” Tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen AHU, Nur Hikmah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dari masing-masing kepegawaian Unit Eselon I karena dengan semangatnya menyusun standar kompetensi jabatan ini demi terwujudnya penyusunan standar kompetensi jabatan Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan ketentuan.
Kegiatan yang belangsung tanggal 23 hingga 26 September 2019 bertempat di Hotel Aston Bogor ini merupakan kegiatan final dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan. Sesuai amanat dari PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap instansi wajib menyusun standar kompetensi jabatan berdasarkan urusannya, dalam hal ini Kemenkumham menyusun standar kompetensi jabatan urusan hukum yang harus sudah selesai paling lambat akhir Desember 2019 ini.
Perlu diketahui, pada awal tahun Kemenkumham melakukan identifikasi terhadap tugas dan fungsi masing masing Unit Eselon I, kemudian pada pertengahan tahun dilakukan penyusunan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan yang masih belum sempurna dengan menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KemenPAN-RB) sebagai tempat untuk berkonsultasi.
Pada Bulan Agustus sampai dengan September, Kemenkumham melakukan koordinasi dan validasi ke seluruh Unit Eselon I dan ke beberapa kantor wilayah antara lain, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau. Setelah penyusunan standar kompetensi jabatan ini selesai, Kemenkumham akan melaksanakan penyusunan pola karir, penyusunan manajemen talenta serta penyusunan Grand Desain Manajemen Karir PNS Kemenkumham yang akan selesai paling lambat akhir Tahun 2019 atau awal Tahun 2020. (Galih, /Red.Humas)
