Denpasar - Permasalahan over kapasitas dan peredaran narkoba di Lapas selalu menjadi perhatian besar. Untuk itu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali dan jajarannya terus bekerja keras menangani hal tersebut.
Kapasitas Lapas dan Rutan di Bali hanya untuk 1.521 orang. Akan tetapi, saat ini dihuni oleh 3.389 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Over kapasitas di seluruh Bali secara keseluruhan sebesar 200 persen dan khusus untuk Lapas Kerobokan sebesar 500 persen.
"Ini yang menjadi masalah buat kami. Kami juga tidak mempunyai Rutan. Seharusnya ada Rutan di tengah kota karena mobilitas tahanan harus cepat," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
Saat ini Kanwil Kemenkumham Bali sedang berkoordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Bali terkait pembangunan Lapas baru pengganti Lapas Kerobokan.
"Kami sudah mengusulkan pengadaan lahan untuk pemindahan Lapas Kerobokan. Kami sudah bertemu dengan Gubernur. Mudah-mudahan segera ada lahan yang disiapkan pengganti Lapas Kerobokan," ungkap Jamaruli di Aula Kanwil Kemenkumham Bali, Sabtu siang (10/04/2021).
Terkait peredaran narkoba, Kemenkumham Bali juga telah melakukan berbagai pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika seperti razia rutin di Lapas.
"Kami selalu mengadakan razia secara rutin setiap minggunya. Ada yang dua kali ada yang tiga kali dan kami melakukan pengawasan yang ketat terhadap high risk atau beresiko tinggi. Kami menyiapkan sel satu orang satu kamar dan penempatan mereka di ruangan tertentu. Tidak gabung dengan yang lainnya," kata Jamaruli.
Hal lain yang dilakukan oleh Kemenkumham Bali yaitu melalui pemerataan isi Lapas dan Rutan dengan pemindahan narapidana antar wilayah di Bali maupun ke luar Bali seperti Nusa Kambangan.
"Selain itu juga melakukan pemindahan. Tahun lalu kami memindahkan 17 WBP ke Nusa Kambangan untuk memutus hubungan mereka dengan jaringan yang ada disekitar tadi," katanya.
Menurut Jamaruli pernah ada kasus pelemparan narkoba melalui bola tenis, yang dilempar dari luar Lapas pada malam hari. Untuk itu Kakanwil Bali dan seluruh jajarannya mengupayakan pencegahan hal tersebut agar tidak kembali terjadi.
"Saat ini kami tinggikan tembok di Lapas Kerobokan dan memasang jaring. Di dalam kami melakukan razia dan membentuk tim agar razia rutin dilakukan," ujar Jamaruli. "Kami berusaha menjaga dipintu depan dan memasang CCTV untuk memantau keadaan yang ada diluar," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi III ke Bali, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Bali merupakan tugas bersama yang harus segera ditangani.
"Inilah tugas kita bersama. Kalau Pak Kakanwil saja tidak mampu ini harus ditangani mulai dari pusat. Keinginan dan kemauan dari Menteri Hukum dan HAM turun terus ke Dirjen PAS turun terus ke bawah. Termasuk dalam rangka penerimaan juga jangan orang-orang tertentu saja yang diterima. Ini harus diperbaiki bersama bukan hanya Kanwil Bali," ujar Adies.
Adies berharap Kanwil Kemenkumham Bali juga dapat terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan BNN untuk bekerjasama mengatasi permasalahan narkoba di Lapas.
"Kami yakin Kanwil Bali sudah bekerja maksimal. Kami harapkan terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan BNN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Harus ada penanganan lebih komprehensif. Itu menjadi tugas dan PR kita bersama," pungkasnya. (Hidayah, foto: Humas Kanwil Kemenkumham Bali)
