Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kerja keras Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Pelaksana harian (Plh) Gubernur Provinsi Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan komunikasi dan kebersamaan yang selama ini dibangun membuat keberadaan Kanwil Kemenkumham Jabar semakin terasa.
"Dibangun komunikasi dan harmonisasi bukan hanya dengan kami (Prov. Jabar) tetapi dengan kepala daerah kabupaten/kota, sehingga keberadaan Kemenkumham Wilayah Jabar semakin terasa oleh masyarakat dan para birokrat," ungkap Uu ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019.
Harmonisasi antara Kemenkumham Jabar dan Pemerintah Daerah Jabar ini sangat penting terutama pada fungsi legislasi pemerintah terkait rancangan peraturan daerah. Salah satu usaha penyamaan persepsi Raperda antara Kemenkumham dan pemerintah daerah adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan nota kesepakatan yang telah dilaksanakan pada Kamis (27/02).
Uu menjelaskan paradigma yang berkembang di lingkungan DPRD adalah semakin banyak regulasi yang dikeluarkan maka semakin hebat. Keadaan ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah untuk penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law. Ia berharap, kegiatan yang berlangsung di Intercontinental Hotel Bandung ini dapat mengubah paradigma pemerintah daerah sehingga sejalan dengan pemerintah pusat.
"Harapan kami sinergi antara Pemprov Jawa Barat dengan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota DPRD, serta Kanwil Kemenkumham Jawa Barat terus dibangun dalam kebersamaan menuju Jawa Barat juara lahir dan batin, taat hukum, taat aturan," tutup Uu. (Christo, Komar)
