Denpasar - Sebagai seorang pejabat publik di lingkungan pemerintahan, sudah seharusnya dapat memahami dan menguasai ilmu komunikasi publik (public communication) dengan baik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan persoalan dengan publik itu merupakan persoalan yang tidak mudah dan terus berkembang.
“Kita sebagai pejabat publik harus terus memperbaiki dan harus bisa menata, apa ekspektasi masyarakat,” kata Sekjen saat membuka Executive Public Communication Training: Media and Strategic Communication. Masyarakat, lanjut Sekjen, mempunyai ekspektasi yang terus bertumbuh. Masyarakat itu selalu meng-upgrade dirinya dan ingin mengharapkan tuntutan yang lebih tinggi dari pelayanan publik pemerintah.
Lebih lanjut Sekjen memberi contoh tentang persoalan di lingkungan pemasyarakatan yang akhir-akhir ini sedang mendera Kemenkumham. Beberapa persoalannya antara lain meliputi sarana prasarana, kekurangan sumber daya manusia, serta minimnya anggaran yang ada.
“Ini persoalan-persoalan yang memang ditampilkan seakan-akan kita ingin membela bahwa kita salah, karena ada kekurangan. Padahal sebenarnya tidak. Mestinya kita harus tahu dan yakin bahwa kita menjelaskan dengan baik,” ujar Bambang, Selasa (5/4/2016) malam. “Apa yang terjadi ini adalah proses, dan ini bagian yang sedang kita lakukan perbaikan. Namun, karena tingginya jumlah permasalahan inilah yang belum mampu kita hadapi dengan sempurna untuk betul-betul melaksanakan tugas dengan maksimal,” tambahnya.
Sekjen menegaskan kepada para pejabat publik untuk dapat menjelaskan kinerja Kemenkumham dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar publik menjadi paham apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham untuk meningkatkan kinerjanya. “Bahwa kita pada posisi terus berbuat (peningkatan kinerja), sehingga tidak disalahkan seakan-akan moral dan mental pegawai kita ini semuanya tidak baik. Semua ke depan kita sama-sama menyampaikan bahwa Kemenkumham ingin memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Itu yang sebenarnya harus kita jelaskan,” tegas Sekjen.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Sulistiono, mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah kegiatan yang diikuti oleh pimpinan tinggi madya dan pimpinan administrator seluruh Indonesia ini. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah dan bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi sehari-hari,” ujar Sulistiono di Harris Hotel & Residences Sunset Road Bali.
Hadir dalam pembukaan kegiatan yang berlangsung hingga 8 April 2016 ini Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi, serta pakar komunikasi Aqua Dwipayana. Kegiatan Executive Public Communication Training: Media and Strategic Communication merupakan bagian dari kerja sama antara Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama dengan sebuah lembaga nirlaba asal Jerman, Friedrich Naumann Stiftung (FNS). (Tedy, Ed: Linda, Foto: Dudi)
