Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan reformasi birokrasi secara menyeluruh selesai pada Juli 2021. Reformasi birokrasi pun tidak hanya diukur dari besaran tunjangan kinerja semata, tetapi juga bagaimana membangun pemerintahan yang akuntabel dan cepat dalam memberikan pelayanan. Reformasi birokrasi juga menegaskan bahwa pejabat eselon I dan eselon II harus mampu menjadi seorang leader.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan hingga hari ini, hampir 81 persen proses reformasi birokrasi sudah selesai.
“Kemudian tahun depan minimal 3-4 bulan, manajemennya akan bisa kita tata dengan baik,” ujar Tjahjo pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penyederhanaan birokrasi didasari pada kondisi birokrasi yang hierarkis dan berbelit-belit. Tujuannya adalah mengambil keputusan yang cepat. Adapun lingkup penyederhanaan birokrasi itu melalui kebijakan, yang salah satunya adalah menyederhanakan struktur organisasi, transformasi jabatan, dan transformasi manajemen kerja.
“Saya sebagai MenPAN-RB sudah mengawali di tahun pandemi ini untuk menata kelembagaan-kelembagaan yang ada. Contohnya, bagaimana menjadikan Bakamla (Badan Keamanan Laut) itu leading sector, (nanti) dibawah (koordinasi)nya ada (Direktorat Jenderal/Ditjen) Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Polair (Kepolisian Perairan), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan),” urai Tjahjo.
“Di laut saja banyak sekali yang berkuasa, kita tata kelembagaan ini. Jangan sampai nanti timbul overlapping,” ujar Tjahjo, Senin (23/11/2020) siang. “Ini mulai kami tata pelan-pelan dengan baik, (termasuk) pengurangan-pengurangan beberapa eselon yang ada,” sambungnya.
Saat memberikan materi tentang ’Strategi Penyelarasan Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi’, Tjahjo menjelaskan terdapat lima tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini, termasuk juga didalamnya tantangan yang dihadapi oleh ASN.
Pertama adalah masalah radikalisme dan terorisme. “Ini ancaman yang paling berat di lingkup ASN,” kata Tjahjo.
Kedua, memahami area rawan korupsi, seperti perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, retribusi dan pajak, pengadaan barang/jasa, dan ‘jual-beli’ jabatan.
“Ketiga, narkoba. Keempat, bencana alam yang setiap saat bisa muncul, dan terakhir wabah Covid-19,” tambahnya. (Tedy, foto: Dudi, Zeqi)
