Surabaya - Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dibentuk bukan tanpa tujuan. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mualimin Abdi, yang juga menjabat sebagai Ketua MKN, mengatakan keberadaan MKN bersama dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) tidak membuat notaris menjadi susah. Justru disinilah peran MKN untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan notaris. Bukan mendorong agar notaris diberikan sanksi. Sehingga untuk notaris yang merasa dirinya bersih, tidak perlu risau dan menjadi risih dengan keberadaan MKN dan MPPN.
“MPPN sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu membina, mengawasi, dan kemudian ujungnya memberikan hukuman,” ujar Mualimin. “Kalau MKN, tugasnya lebih spesifik yaitu memberikan persetujuan atau menolak terhadap permintaan dari penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim,” lanjutnya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris Seluruh Indonesia Tahun 2016 dengan tema ‘Membangun Sinergitas Majelis Kehormatan Notaris dengan Instansi Terkait dalam Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Notaris’ di Hotel Pullman Surabaya, Jawa Timur.
Selain itu, Mualimin juga menyoroti adanya notaris yang melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada urusannya dengan dia sebagai notaris, dan tidak dalam rangka melaksanakan tugas sebagai notaris. “Contohnya dia tersangkut kasus narkoba, kekerasan, penipuan. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama,” kata Mualimin. Seringnya, manakala notaris tersebut melakukan tindak pidana kejahatan, dia tidak menginformasikan kepada MPPN dan/ atau MKN. Maka menjadi modus manakala dia dijatuhi hukuman, dia minta cuti. “Mari kita berkoordinasi, bersinergi, jaga kehormatan selaku pejabat publik. Jangan melakukan hal-hal yang diluar kewenangan maupun tugas dan fungsi,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang juga berperan sebagai Ketua MPPN, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan saat ini jumlah notaris semakin banyak, sehingga tak bisa dipungkiri persoalan yang menyangkut notaris pun semakin berkembang. “Saat ini persoalannya tidak hanya terkait perilaku, tetapi juga muncul persoalan hukum,” ujar Bambang. Hal tersebut diakuinya membuat Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki tugas yang semakin berat. “Tidak mudah buat pengurus notaris di wilayah untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, jangan sampai ada kasus yang ranahnya sampai kepada Majelis Kehormatan, kalau sudah kesana, makin berat,” tuturnya, Rabu (21/9/2016).
Sementara itu Ketua Panitia Kegiatan, Teddy Anggoro, mengatakan maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah supaya terdapatnya pemahaman yang sama antara MKN dengan institusi penegak hukum lainnya. “Selain itu harus ada koneksi diantara MKN, Majelis Pengawas, dan juga dengan organisasi yang menjadi paguyuban notaris itu sendiri,” katanya dalam laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini, lanjutnya, dilaksanakan selama empat hari, sejak 20 s.d. 23 September 2016, dengan menghadirkan lebih dari 200 orang peserta, yang terdiri dari Anggota MKNW, MKN Pusat, MPPN, serta panitia pusat dan panitia daerah.
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham yang juga Anggota MKN, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, dan para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum seluruh Indonesia. Hadir pula Anggota MPPN, Anggota MKN Pusat, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Anggota MKNW, serta notaris. (Tedy, Foto: Zeqi, Video: Windi)
