Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam empat tahun terakhir berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya. Kesuksesan tersebut tak lantas membuat instansi ini dapat berpuas diri. Kemenkumham tetap ingin berada pada standar terbaik atas penyuguhan laporan keuangannya.
Menyusun laporan keuangan yang akuntabel bukanlah suatu perkara mudah. Laporan keuangan terbaik tidak diperoleh dari hasil instan, tetapi melalui proses panjang dengan beragam tantangan didalamnya. Memfasilitasi hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan pertemuan bagi seluruh kepala biro keuangan sebagai wadah koordinasi untuk persiapan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) Tahun 2019.
Pertemuan bertajuk Forum Pagi Persiapan Penyusunan LKKL Tahun 2019 ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penyusunan LKKL berbasis akrual, dan dalam upaya mencapai opini terbaik atas LKKL. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk lebih meningkatkan sinergi, sekaligus sharing antar kepala biro keuangan dalam menyelesaikan masalah laporan keuangan di instansinya masing-masing.
Acara coffee morning yang juga turut dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto, merupakan ajang obrolan santai tapi sarat makna dan manfaat. Membahas seputar isu terkini mengenai penyusunan LKKL, serta meningkatkan soliditas dikalangan para kepala biro keuangan di seluruh kementerian/lembaga untuk terbentuknya laporan keuangan pemerintah pusat yang andal dan akuntabel.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jusuf Anwar Kemenkeu, Jumat (20/12/2019) pagi, dibuka oleh Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kemenkeu, Wiwin Istantie dan dihadiri oleh 92 pimpinan tinggi pratama yang membidangi keuangan pada kementerian negara/lembaga. (Tedy, foto: Fauzi)
