Bandung – Hari ini Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, mendapatkan gelar doktor honoris causa (Dr HC) dibidang politik dan pemerintah dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, yang hadir dalam kesempatan itu memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima oleh anak kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati tersebut.
“Universitas Padjadjaran menghargai prestasi dan peran beliau selama ini secara politik dan pemerintahan atas kontribusi beliau kepada bangsa dan negara. Saya kira sudah sangat jelas, kita berbangga,” ucap Yasonna di Unpad, Bandung, Jawa Barat. Yasonna sebagai salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun menyambut gembira atas penganugerahan tersebut. “Saya sebagai kader PDIP menyambut gembira atas penghargaan yang diterima beliau. Bukan hanya (penghargaan dari) Unpad, tetapi juga beberapa (penghargaan dari) universitas di Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain,” tuturnya, Rabu (25/5/2016).
Tim Promotor dari Unpad yang terdiri dari Prof. Dr. Obsatar Sinaga sebagai Ketua Tim, beranggotakan Prof. Oekan S Abdoellah dan Dr. Arry Bainus, mengungkap pertanggungjawaban akademik berupa alasan pemberian gelar Dr HC terhadap Ketua Umum PDIP tersebut. “Megawati mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, sebagai Wakil Presiden dan Presiden. Bahkan sebagai ketua umum partai, Megawati juga konsisten dan mampu memimpin partainya dengan baik,” ucap Obsatar.
Obsatar menilai, banyak pemikiran Megawati yang original sebagai seorang pemimpin yang bermanfaat untuk masyarakat. "Megawati telah membuktikan sebagai sosok yang termarjinalkan di masa orde baru, tapi kritis di era Jokowi-JK. Justru sikap kritis itu juga dibuktikan saat partainya berkuasa," ucap Obsatar kemudian.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri mengaku bangga dan terharu atas penghargaan yang diterimanya dari Unpad. "Saya ucapkan terima kasih atas pemberian gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan ini. Saya terharu dan bangga," kata wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri ini. Selain itu, Megawati juga berpesan kepada generasi muda agar jangan melupakan sejarah. "Bagi saya, sejarah adalah harta karun yang begitu berharga," katanya saat menyampaikan pidato ilmiah di Grha Sanusi Hardjadinata.
Megawati pun mencoba memutar kembali kenangannya pada peristiwa ketika dirinya dilantik sebagai mahasiswi di Unpad 51 tahun yang lalu. Saat itu ia masih berusia 18 tahun dan oleh ayahnya, Soekarno, ia diharuskan masuk ke Fakultas Pertanian Unpad karena urusan pangan merupakan urusan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di kala itu. "Meskipun saya sangat tertarik pada ilmu psikologi, namun Bung Karno sangat kokoh dan meyakinkan saya, untuk memasuki dunia yang menjadi mata pencaharian terbesar seluruh rakyat Indonesia," ujar wanita kelahiran Yogyakarta, 23 Januari 1947 ini.
Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, yang juga hadir dalam acara tersebut turut mengucapkan selamat atas raihan gelar Dr HC yang diterima Megawati. Setelah puluhan tahun menjadi politisi, memimpin partai politik, serta menjabat di pemerintahan, Jusuf Kalla menilai Megawati pantas mendapatkan gelar kehormatan ini. "Membutuhkan puluhan tahun untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan adalah hal yang benar. Kalau doktor di universitas menulis teori, doktor HC akan membuktikan itu ataupun kadang-kadang membuat teori yang baru," kata Kalla. "Meraih gelar doktor akademis itu sulit karena harus melakukan proses penelitian, membaca, dan lain sebagainya, tapi meraih gelar Doktor Honoris Causa jauh lebih sulit karena harus melalui proses puluhan tahun mengabdikan dirinya di masyarakat," ucapnya kemudian.
Hadir dalam upacara penganugerahan gelar Dr HC yang dipimpin oleh Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015–2019, Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, antara lain mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Try Sutrisno dan Boediono, menteri-menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara pada periode Kabinet Kerja dan Kabinet Gotong Royong, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta pimpinan partai politik. (Tedy, Ed: TMM, Foto: Dudi, Video: Yatno)
