Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memberikan sambutan sekaligus menutup acara Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016. Rapat Kerja yang dilaksanakan selama tiga hari dengan mengusung tema E-Gov Pasti Nyata berisi rangkaian diskusi melalui sidang komisi maupun sidang pleno.
“Jangan banyak wacana dan basa-basi lagi karena yang terpenting adalah kerja nyata, segera realisasikan target-target yang telah disepakati bersama serta tingkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak baik internal maupun eksternal”. Ujar Menkumham.(29/10).
Lebih lanjut Menkumham juga menekannkan agar para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan sebagai bagian dari komitmen bersama. “Laporkan seluruh aktifitas secara berjenjang dan berkesinambungan, hal terpenting dalam bekerja adalah MAMPU dan MAU untuk berubah menjadi lebih baik”, Tambahnya.
Rapat Kerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu perbaikan kualitas layanan kinerja Kemenkumham, dibutuhkan aparatur sipil negara yang respontif dalam menjalankan tugas dan fungsi secara konsisten, terarah, terukur dan secara PASTI (Profesional, akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Kemampuan, kompetensi dan kapabilitas merupakan hal penting sebagai motor penggerak organisasi dalam mencapai tujuannya.
Terkait E-Gov, menkumham berpesan agar segera dibuat Grand design E-Gov kemenkumham sehingga implementasinya jelas dan nyata. Untuk selanjutnya diharapkan Kemenkumham mampu memperbaiki implementasi E-Gov yang sudah berjalan, sehingga Kemenkumham mampu masuk 10 besar dalam implementasi teknologi di tahun 2017.
Sebelumya Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam laporan penutupan acara tersebut mengatakan bahwa dinamika yang terjadi selama berlangsungnya diskusi telah menghasilkan konsep pemikiran yang saling menguatkan.
Reformasi hukum harus segera dilaksanakan dalam hal penataan perundang-undangan, pelayanan publik dan pembudayaan hukum. E-Gov menjadi kebutuhan dan harus diimplementasikan serta membuat target kinerja dan berkinerja dalam merealisasikan mandat yang diberikan kepada Kemenkumham.
Dalam penutupan acara tersebut dilakukan pula penandatanganan dokumen target kinerja tahun 2017 dengan jumlah aksi sebanyak 81 aksi dengan rincian 45 aksi yang dilaksanakan unit eselon I pusat dan 36 aksi yang dilaksanakan Kantor Wilayah, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta dokumen Komitmen Melaksanakan dan mendukung E-Gov yang ditanda tangani Menkumham dan seluruh pimpinan Unit Eselon I. (Komar, Foto: Ali).
