Jakarta - Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yasonna H. Laoly saat memimpin upacara dalam rangka Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Intergritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2020 dilapangan upacara Kemenkumham Senin (06/01). Lebih jauh Yasonna Laoly mengatakan tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas.
“Tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantangan akan menjadi peluang yang akan menguatkan Kementerian Hukum dan HAM” tekan Yasonna. Terkait Prioritas nasional Menkumham juga memerintahkan untuk segera melaksanakan target kinerja yang sudah ditetapkan dengan modal integritas yang kuat. Tanpa integritas yang kuat semua yang disampaikan sia-sia. Yasonna mengingatkan bahwa slogan-slogan antikorupsi dan berintegritas tersebut tidak boleh hanya menjadi 'pemanis' di bibir.
"Tadi membuat yel-yel, kuncinya integritas, no pungli, no korupsi itu jangan lip service saja, harus menjadi sistem nilai, internalisasikan nilai-nilai itu di dalam dirimu," ujar Yasonna. Yasonna menuturkan, program zona integritas sudah berjalan si Kemenkumham dan membuahkan 39 wilayah bebas korupsi dan 4 wilayah birokrasi bersih melayani.
Yasonna pun mendorong para kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis untuk bisa memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Menurut Yasonna, terdapat 267 satuan kerja di Kemenkumham yang berpotensi mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi tersebut. “saya yakin ke depan akan ada peningkatan jumlah satuan kerja kita yang mendapatkan predikat WBK/WBBM” terang Yasonna.
Sementara itu dalam laporannya Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantan Sariwanto mengatakan bahwa kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Intergritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2020 ini untuk lebih memperkuat internalisasi tata nilai PASTI diseluruh jajaran Kemenkumham, menguatkan kembali kinerja karena tagline 2020 adalah cepat dan maju maka diperlukan soliditas yang baik seluruh jajaran di Kemnekumham. Lebih jauh Bambang Rantam mengatakan bahwa kegiatan Janji Kinerja ini juga dilaksanakan di seluruh kantor wilayah dan UPT di jajaran Kemenkumham secara bersamaan.
Dalam rangkain kegiatan ini seluruh Kepala Kantor Wilayah yang hadir, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Unit Utama menandatangani pakta integitas yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Ketua KPK, dan Ketua Ombudsman. Selain itu juga dibacakan 6 (enam) janji kinerja Kemenkumham yang di pimpin oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam.
Dalam kegiatan ini Menteri Hukum dan HAM juga memberikan SK pengangkatan sebagai PNS kepada 1.983 orang hasil rekrutmen tahun 2018. Mereka adalah ASN Kemenkumham yang telah lulus seleksi dan telah menempuh pentahapan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Selain itu Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK, Ketua Ombudsman dan Sekretaris Jenderal bersama-sama juga menekan tombol di canangkannya Corporate University Kemenkumham. Menkumham berharap Corporate university kedepan harus menyusun metode yang up to date, based on information technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis termasuk agar dilakukan revitalisasi Law and Human Rights Centre yang telah ada, agar eksistensi dan keberadaannya dirasakan langsung manfaatnya serta mampu mengkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di negeri ini. (Dedet)
