Jakarta - Mewujudkan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu orang. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen. Pol. Firli Bahuri, jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ingin menambah jumlah satuan kerja (satker) yang berpredikat WBK/WBBM, segenap ASN Kemenkumham harus bersama-sama untuk menyatukan tekad dan semangatnya.
Tahun 2019, Kemenkumham berhasil menempatkan 43 satkernya masuk dalam jajaran peraih WBK/WBBM. Setahun sebelumnya, tercatat ada 10 satker yang berhasil meraih penghargaan serupa. “Tidak ada satu pun orang sukses tanpa (bantuan) orang lain. Kami selalu mengatakan, no one can get success without others,” kata Firli. “Begitu juga untuk mewujudkan raihan WBK dan WBBM harus disertai dengan semangat bersama,” ujar pria kelahiran Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan itu.
Firli melihat bahwa segenap insan Kemenkumham yang hadir pada Apel Pagi Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa ada kepedulian dan tekad bersama untuk mewujudkan tujuan negara. “Ini adalah semangat kita bersama, dan saya yakin, semua ASN Kemenkumham melaksanakan ini (janji kinerja) dengan satu tekad, bahwa hari ini kita mewujudkan zona integritas dengan capaian tertinggi WBBM,” jelas Firli, Senin (06/01/2020).
Presiden melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, telah mengatur fokus dalam pencegahan korupsi, yaitu dibidang pelayanan dan tata niaga, bidang pengelolaan keuangan negara, dan bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi. “Kami sepakat apa yang sudah dikerjakan Kemenkumham hari ini merupakan salah satu wujud nyata, bukan hanya sekedar slogan, tapi kita sama-sama mewujudkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi,” ungkap pria 56 tahun itu.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, yang juga hadir dalam kesempatan yang sama, mengapresiasi atas pelaksanaan apel ini. “Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, karena pada akhirnya ini akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan negara kita,” kata Rifai. “Kita selalu berupaya memperbaiki diri kita, dan masing-masing lembaga tentu akan menjalankan fungsinya,” tambahnya.
Rifai mengatakan ada banyak alasan bagi kita semua untuk bangga mengapresiasi kegiatan pada hari ini, termasuk bagi Ombudsman RI. “Kita tahu bahwa pemerintah kita terus-menerus tanpa lelah untuk menciptakan good governance, karena tata kelola pemerintahan yang baik itu akan memproyeksikan banyak hal dan akan pula berimplikasi terhadap banyak hal,” jelas Rifai di lapangan upacara Kemenkumham.
Banyak tantangan yang dihadapi Kemenkumham, tak lantas hal tersebut menjadi boleh berputus asa. “Dengan begitu banyak satker, tentu saja tantangan-tantangan itu sungguh luar biasa. Tetapi tekad itu tidak boleh berhenti dan tidak boleh juga padam,” tandas Rifai. (Tedy, foto: Zeqi)
