Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ( Menkumham) Yasonna H. Laoly menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan itu pula sekaligus dilaksanakan pemberian Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016 kepada Kementerian/ lembaga serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota. Rakernis Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham tahun 2016 ini merupakan kegiatan yang secara berkala diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP).
Pada acara tersebut dalam pidatonya Menkumham mengatakan bahwa akan memberikan perhatian dan dukungan, tidak hanya kepada Ditjen PP, tetapi juga kepada Kantor Wilayah untuk terus meningkatkan kualitas dari peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan kepada seluruh perancang peraturan perundang-undangan. “Dengan pemberian anugerah Nawacita legislasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah, serta memperkuat fungsi perancang Peraturan Perundang-undangan”,Kata Menkumham (24/6/2016)
Kerjasama dalam mendukung keberhasilan dari visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Nawacita dan Trisakti, yakni negara hadir dalam kehidupan masyarakat harus dituangkan dalam kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah yang berpihak kepada masyarakat. Pemberian Anugerah ini sebagai wujud Apresiasi, Evaluasi, dan motivasi terhadap regulasi-regulasi dilevel Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan kantor wilayah kemenkumham. ”Penghargaan ini harus dimaknai sebagai motivasi kepada kita semua, khususnya unsur pemerintah agar selalu menjaga nilai-nilai keadilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. “, tambah Menkumham.
Rakernis Peraturan perundang-undangan Kemenkumham tahun 2016 kali ini mengusung tema “Kita Implementasikan Pembentukan Peraturan perundang-undangan Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Trisakti, dan Nawacita dengan pemberian Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016”. Kegiatan pemberian Anugerah Nawacita Legislasi Tahun 2016 ini dilakukan sejak tanggal 3 s/d 13 Mei 2016 melalui usulan dan seleksi dari para perancang Kantor Wilayah Kemenkumham, Biro Hukum Kementerian/ lembaga, Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pemenang Anugerah Nawacita Legislasi Kategori Peraturan Menteri/ Lembaga:
Terbaik 5 Kementerian Perindustrian – Permen Perindustrian Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.
Terbaik 4 Badan SAR Nasional – Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK 1 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pencarian dan Pertolongan Pada Bencana Banjir.
Terbaik 3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional – Peraturan Menteri agraria dan tata ruang Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tanah Pertanian.
Terbaik 2 Arsip Nasional Indonesia – Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Terbaik 1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia – Peraturan Kepala LIPI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang penilaian dan pencatatan Aset tak berwujud berupa paten di lingkungan LIPI.
Pemenang Anugerah Nawacita Legislasi Tingkat Provinsi:
Terbaik 5 Prov. Lampung – Peraturan Daerah Prop. Lampung Nomor 27 tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung berornamen Lampung.
Terbaik 4 Prov. Sumatera Selatan – Nomor 8 tahun 2016 tentang pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Terbaik 3 Prov. Kalimantan Selatan – Nomor 10 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyakat Miskin.
Terbaik 2 Prov. Nusa Tenggara Timur – Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Terbaik 1 Prov. Sulawesi Selatan – Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Pemenang Anugerah Nawacita Legislasi Tingkat Kabupaten/ kota:
Terbaik 5 Kabupaten Polewali Mandar – Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.
Terbaik 4 Kabupaten Bulungan – Perda Kabupaten Bulungan Nomor 11 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Terbaik 3 Kota Sorong – Perda Kota Sorong Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Cacat.
Terbaik 2 Kota Balikpapan – Perda Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak.
Terbaik 1 Kota Pekanbaru – Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. (Komar, Dedet, Foto: Dudi)
