Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengapresiasi atas langkah banyak instansi pemerintah yang telah membangun Zona Integritas (ZI) dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada wilayah kerjanya masing-masing, termasuk didalamnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang pada tahun 2018 telah memiliki 10 satuan kerja berpredikat WBK. Menurutnya, membangun ZI serta meraih predikat WBK dan WBBM bukanlah pekerjaan yang mudah, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.
Tahun 2045 Indonesia memiliki visi yang tertuang dalam empat pilar utama, dimana salah satunya berbicara tentang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. "Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima dunia di tahun 2045," kata Syafruddin. Hal tersebut dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan investasi dan daya saing ekonomi, percepatan industri dan pariwisata, serta pembangunan ekonomi maritim.
"Sebagai negara maritim dan dengan melihat postur Indonesia sebagai negara kepulauan, sesungguhnya penguatan perekonomian Indonesia harus dikuatkan pada kawasan pelabuhan maupun bandara," jelas Syafruddin. "Keduanya merupakan gerbang utama ekonomi dunia, juga menjadi jalur penghubung konektivitas ekonomi antar daerah," lanjutnya saat memberikan sambutan pada Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
Syafruddin juga menekankan pada tahun ini seluruh komponen bangsa berkomitmen untuk mencegah korupsi, dan salah satu program penting yang dilakukan adalah membangun ZI pada kawasan strategis, termasuk didalamnya pelabuhan dan bandar udara. Selain Kemenkumham, pada kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi pemerintah lain yang tugas dan fungsinya juga berhubungan dengan kawasan pelabuhan laut dan bandar udara, seperti diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta beberapa instansi pemerintah lainnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, mengatakan pencegahan korupsi tidak datang dengan sendirinya, kita harus bekerja keras, memperjuangkan dan mengusahakannya. "Dalam rencana aksi nasional, reformasi birokrasi mendapat perhatian khusus dan itu harus ada time frame yang jelas. Kalau mau jujur, sampai saat ini hasilnya belum seberapa menggembirakan," ujar Agus pada kesempatan yang sama.
Agus mengatakan, WBK dan WBBM itu penting, tetapi yang harus ditekankan jangan hanya menjadi janji diatas kertas, tapi harus dilaksanakan. "Peresmian ini menjadi komitmen kita, dan akan kita lakukan evaluasi secara periodik, mana yang harus diperbaiki. Mari bersama-sama kita akan memperbaiki itu," ujar Agus. "Mudah-mudahan kita akan mempunyai pelabuhan dan bandara yang dapat melayani dengan baik, sehingga dapat memperlancar kegiatan ekonomi," sambungnya, Kamis (02/05/2019).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan apa yang telah dideklarasikan pada hari ini harus menjadi komitmen kita, bukan hanya ucapan, tapi juga harus dilaksanakan. "Di hari pendidikan ini, mari kita semua mendidik bangsa, menjadi bangsa yang terkemuka. Kita berjanji agar deklarasi ini menjadi komitmen yang harus kita laksanakan," ujarnya mengakhiri sambutannya. (Tedy, foto: Windi)
