Jakarta – Aktivitas warga asing yang berkunjung ke Indonesia, selain memberikan dampak positif, ada juga yang menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat Indonesia. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menekankan para Camat dan Lurah harus betul-betul mengetahui aktivitas apapun yang dilakukan warganya, terutama yang menyangkut tentang keberadaan orang asing.
“Bukan karena kita curiga, tetapi kita juga menjadi bangsa yang harus waspada,” ujarnya usai membuka Sosialisasi Keimigrasian tentang Pengawasan Orang Asing Bagi Camat dan Lurah se-DKI Jakarta. Djarot menjelaskan kita harus mewaspadai keberadaan orang asing. Jangan sampai kita tidak mengetahui kalau mereka ternyata ada yang menjadi pengedar narkoba, money laundring, prostitusi, human trafficking, bahkan terorisme.
Posisi strategis yang dimiliki Indonesia membuat negeri ini menjadi lahan empuk berbagai tindak kejahatan yang diotaki orang asing. “Ada 169 negara yang bebas visa masuk kesini, dan dia bisa tinggal satu bulan disini. Sangat terbuka,” kata mantan Wali Kota Blitar ini. “Makanya kita harus waspada betul. Negara kita kepulauan, rentan dibobol. Bayangkan orang bisa mendarat dari mana saja. Banyak pintu. Semuanya bisa jadi pintu dengan kondisi geografis,” lanjutnya.
Terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) di wilayah administrasi DKI Jakarta, menjadi upaya gerak bersama antar instansi untuk menjalankan program pengawasan orang asing. Djarot mengakui, tidak mudah bagi Tim PORA untuk menjalankan program tersebut. “Ada beberapa kawasan yang menutup diri dari pengawasan orang asing (Tim PORA). Ada beberapa kawasan-kawasan yang kita tidak bisa masuk. Terutama di apartemen, juga perumahan-perumahan mewah,” tuturnya.
Djarot mengerti bila ada beberapa kawasan yang menginginkan adanya privasi. Tetapi ia meminta kepada pengelola kawasan tersebut, bersikaplah terbuka apabila ada Tim PORA yang ingin melakukan pengawasan. “Silakan privasi sangat kita hargai. Tapi ketika kita akan melakukan pengawasan orang asing, ya terbuka dong,” kata Djarot, Kamis (20/10/2016).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny F. Sompie, mengatakan kebijakan pemberian bebas visa kunjungan dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat lalu lintas orang dari dan ke Indonesia semakin leluasa. “Hanya orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia yang bisa diterima. Hanya orang asing yang tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan nasional yang bisa diterima,” tegasnya di Balai Agung Kantor Gubernur DKI Jakarta.
Kegiatan ini menghadirkan Walikota, 44 Camat, dan 267 Lurah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebagai peserta. Hadir dalam acara ini Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham, serta Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Tedy, Foto: Windi)
