Jakarta - Menteri Hukum dan HAM menerima kunjungan Duta Besar Perancis yang baru, Olivier Chambard pada Jumat, 6 Desember 2019. Dalam pertemuan ini, ada beberapa topik yang dibahas oleh kedua belah pihak salah satunya terkait perkembangan revisi KUHP yang saat ini masih menunggu pengesahan dari parlemen. “Saat ini UU KUHP yang baru masih menunggu pengesahan dari Parlemen. Saya berharap bahwa KUHP yang baru dapat diimplementasikan pada tahun 2020 nanti.” Ujar Yasonna di Ruang Menteri (6/12). Menkumham mengatakan bahwa reaksi yang muncul terkait revisi KUHP ini terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam memahami isi KUHP yang baru.
Dubes Chambard dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pihak kedutaan telah menerima proposal dari Kemenkumham terkait Mutual Legal Asissitance (MLA) dan saat ini pihak Perancis sedang mempelajari hal tersebut. “Permintaan MLA telah kami terima dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehakiman kami. Permintaan MLA ini akan menjadi salah satu agenda prioritas saya di tahun depan.”ucap Dubes Perancis, Olivier Chambard. Menanggapi hal tersebut, Menkumham akan meminta stafnya untuk menghubungi Kementerian Kehakiman Perancis guna mendiskusikan lebih lanjut terkait MLA antar kedua negara.
Pada tahun 2020 nanti Indonesia dan Perancis akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Guna meningkatkan kerjasama terutama dalam bidang hukum, Menkumham dalam pertemuan ini menerima secara terbuka program kerjasama yang terkait capacity building bagi pegawai Kemenkumham. Tanggapan positif diberikan oleh Dubes Chamberd, ia mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Kehakiman Perancis guna membahas program peningkatan kapasitas bagi Kemenkumham seperti seminar ataupun studi banding.
Turut mendampingi dalam pertemuan ini Linggawati Hakim (Penasehat Menteri), Ian Siagian (Staf Khusus Menteri), Heni Yuwono (Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), Catur Budi Fatayatin (Kasubdit Administrasi Pembinaan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan Bambang Wiyono (Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama). (Debby)
