Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan bahwa gerak langkah pemerintah harus padu dan solid dari atas sampai ke bawah, mulai dari menteri hingga ke jajaran dibawahnya, dari pusat sampai ke daerah. “Perubahan global terjadi sangat cepat sekali. Perubahan tersebut harus diantisipasi dengan sebuah kecepatan dalam bekerja, karena ujung tombak dari pelaksanaan dan implementasi dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah adalah para pejabat eselon II di kementerian/ lembaga,” kata Yasonna.
Menkumham yang mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat eselon II kementerian/ lembaga pada tanggal 7 Juni 2016 lalu, mengatakan apabila pejabat eselon II menggerakkan roda pemerintahan dengan benar, maka kecepatan pasti akan tercipta. “Sebaliknya, apabila yang menggerakkan masih menggunakan cara-cara lama dan tradisi-tradisi lama, maka akan sulit mengubah Indonesia,” kata Menkumham saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Menteri, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2016.
Yasonna mengatakan, arahan Presiden tersebut terkait erat dengan pengelolaan anggaran yang saat ini dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) guna memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan. “Beberapa permasalahan tersebut antara lain peredaran dan penyalahgunaan narkoba, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, degradasi moral dan mental, dan setumpuk persoalan-persoalan lainnya khususnya dibidang penegakan hukum dan perlindungan HAM,” kata Yasonna, Senin (25/7/2016).
Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, lanjut Yasonna, harus mampu dijawab dengan karya nyata, menemukan solusi yang tepat, dan mengimplementasikannya dengan benar, serta dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. “Oleh karena itu mari kita tetapkan dalam hati dan tunjukkan kepada rakyat bahwa kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif), suka bekerja dan tidak suka banyak bicara,” pungkas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Sementara itu, Inspektur Jenderal, Aidir Amin Daud, dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kantor wilayah sejalan dengan beberapa instruksi yang telah dikeluarkan oleh Menkumham. “Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, yang anggarannya dialokasikan melalui APBN Perubahan tahun 2016,” kata Aidir.
Rapat ini dilaksanakan selama satu hari di Graha Pengayoman Kemenkumham, dan dihadiri oleh 144 peserta, yang terdiri dari Menkumham, para Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli Menkumham, dan Staf Khusus Menkumham. Hadir pula Tim Pemantau, para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. (Tedy, Foto: Windi, Video: Zeqi)
