|
|
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menerima penghargaan. Setelah sebelumnya meraih Penghargaan Pelayanan Publik dua kali berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), kali ini, Kemenkumham menerima Badan Kepegawain Negara (BKN) Awards. Kemenkumham berada di posisi runner-up (ke-dua) untuk Kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Kementerian/Lembaga. Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla memberikan BKN Awards kepada Kemenumham yang langsung diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di Ruang Ballroom Grand Sahid Jaya Jakarta.
“Penghargaan ini merupakan kerja keras dari semua pihak yang ada di dalam Kementerian Hukum dan HAM, yang telah melakukan pengelolaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK),” ujar Bambang Rantam usai menerima penghargaan, Rabu (10/06/2015).
Dalam sambutanya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, bahwa pada dewasa ini kemajuan suatu bangsa selalu dicapai dengan berbagai inovasi. “Oleh sebab itu, seluruh kementerian atau lembaga, dan juga pemerintahan daerah perlu mempunyai inovasi-inovasi yang dikembangkan dengan optimal, sehingga birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan prima,” kata Wapres.
 |
BKN Awards sendiri adalah wujud semangat pengelola kepegawaian guna menyajikan excellent service (layanan prima) kepada masyarakat. Sejumlah kategori BKN Awards diperebutkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten /Kota, termasuk untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik.
Adapun hasil lengkap BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Kementerian/Lembaga diraih oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Intelijen Negara. Kemudian, BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Pemerintah Provinsi didapat oleh Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara, BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dicapai oleh Kabupaten Sleman, Wajo, dan Padang. (Dedet, Soni, Komar. Ed: Zaka)
