Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mendapat dukungan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam Pengajuan Penambahan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2016. Dukungan tersebut didapatkan setelah Menkumham memberikan presentasi pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Menkumham.
Sebelumnya, Berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, Kemenkumham mendapatkan Rp 10,34 trilyun, turun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan Rp 11,27 trilyun. Namun, setelah mendengarkan penjelasan dari Menkumham, Komisi III DPR RI akhirnya mendukung usulan Penambahan Anggaran Kemenkumham Tahun 2016 sebesar Rp 1,61 trilyun.
Dalam presentasinya, Menkumham menyampaikan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kemenkumham di tahun 2015, yakni menerima Penghargaan Inovasi Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), atas pelayanan publik Badan Hukum Online. “Bahkan inovasi tersebut akan mewakili Indonesia pada lomba yang diselenggarakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” ujar Yasonna di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (10/06/2015).
Kemudian di hari ini pula, lanjut Menkumham, Kemenkumham mendapatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award. “Kemenkumham menduduki posisi ke dua dalam kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Kementerian/Lembaga,” tandas Menkumham.
Selain itu, anggaran tambahan sangat diperlukan untuk pembangunan, dan renovasi lembaga pemasyarakatan (lapas). “Pembangunan lapas sangat diperlukan untuk menanggulangi over capacity yang sudah sangat tidak manusiawi lagi keadaannya,” ucap Yasonna.
Mendengar hal tersebut, para anggota Komisi III DPR RI sepakat mendukung Kemenkumham meningkatkan anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp 1,6 trilyun. Pimpinan Rapat Desmond Junaidi Mahesa menyampaikan hal tersebut di akhir raker. “Komisi III DPR RI sepakat mendukung Kemenkumham mengajukan penambahan anggaran tahun 2016, untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI,” kata Desmond. (Zaka. Dok: Zeqi)
 |
