Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil memborong sembilan penghargaan dalam penilaian pelaksanaan anggaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Sembilan penghargaan tersebut diraih dari 20 satuan kerja (satker) yang memenangi penghargaan dalam tiga kategori yang tersedia.
Dalam kategori satker yang memiliki pagu besar, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil meraih peringkat ketiga dari empat satker. Sementara untuk kategori satker yang memiliki pagu sedang, Sekretariat Jenderal tampil menjadi yang terbaik setelah menyisihkan empat satker lainnya. Sedangkan untuk kategori satker yang memiliki pagu kecil, Kemenkumham mendominasi penghargaan dengan menempatkan tujuh satker yang meraih penghargaan dari total 11 satker.
Kategori satker yang memiliki pagu kecil, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur sebagai terbaik pertama, Rutan Kelas I Jakarta Pusat di peringkat kedua, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta di posisi ketiga, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Pusat berada di tempat keempat.
Posisi kelima diduduki oleh Rutan Kelas I Cipinang, peringkat kedelapan ada Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta, dan terakhir ada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur Utara di posisi kesembilan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Ludiro mengatakan dalam penilaian ini memiliki parameter terhadap penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. “Penilaian ini sudah ada tolak ukur, bagaimana suatu kementerian/lembaga (dalam) mengelola anggaran,” kata Ludiro. “Ada indikator pelaksanaan anggaran dalam empat klaster dan 12 indikator,” tambahnya dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2020.
Sebelumnya Kepala KPPN Jakarta V, Lasmaria Manurung menerangkan bahwa KPPN Jakarta V telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kinerja seluruh satker dalam wilayah pembayaran KPPN Jakarta V untuk Tahun Anggaran 2019. “Terhadap kinerja satker yang pelaksanaan anggarannya terbaik, kami akan memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan dan kartu santri (satker tidak antri),” kata Lasmaria, Kamis (06/02/2020).
Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019, dengan harapan tahun 2020 dapat berjalan lebih baik lagi. “(Pemberian) penghargaan ini transparan, dan tidak ada pilih kasih,” ujar Lasmaria. “Saya bangga kepada satker. Mereka sangat kerja keras, ada 12 indikator yang dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan ini,” lanjutnya di Auditorium Kementerian Pertanian.
Adapun 12 indikator yang dilakukan dalam parameter penilaian meliputi Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, LPJ Bendahara, Renkas, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Pagu Minus, serta Dispensasi. Selain itu, pada kesempatan ini juga dilaksanakan sosialisasi langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2020, serta edukasi terkait penggunaan dan keamanan transaksi non tunai. (Tedy, foto: Tedy/Windi)
