Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2019 di Graha Pengayoman Kemenkumham yang dihadiri oleh Hendra Susanto selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara I BPK Bidang Polhukam, (6/2).
Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan APBN. Oleh karena itu, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Proses pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dengan hasil akhir berupa opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tim dari BPK karena telah memberikan arahan dalam proses pembuatan laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. "BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dengan berbagai fluktuasinya, yaitu WTP dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dan WTP Murni," ucap Yasonna.
Kementerian Hukum dan HAM sudah memperoleh WTP Murni sebanyak enam kali, yaitu di tahun 2011, 2013, dan secara berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2018. "Kami optimis mampu mempertahankan predikat WTP Murni untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019," lanjut Yasonna.
Yasonna berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung secara jelas, akurat, dan akuntabel. “Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, jangan segan-segan untuk mengkomunikasikan dengan tim BPK sehingga tidak ada salah persepsi dalam memaknai suatu aturan yang dijadikan dasar hukum atau landasan suatu kegiatan," tutup Yasonna dalam sambutannya.
Sementara itu dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu, sejak awal tahun setiap satuan kerja diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan di masing-masing wilayahnya. "Pada bulan Januari lalu, seluruh kantor wilayah telah melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan seluruh satuan kerja di wilayahnya dengan didampingi oleh penyusun laporan keuangan tingkat eselon I dan kementerian," ucap Bambang.
Hendra Susanto dalam sambutannya juga menekankan bahwa proses komunikasi antara jajaran di Kemenkumham dengan tim pemeriksa adalah hal yang penting. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) membangun komunikasi yang baik nantinya akan membantu proses pemeriksaan lebih terarah dan terfokus. “Saya selalu menekankan untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman kami. Informasi harus diberikan secara terbuka dan dinformasikan dengan benar. Jangan sampai hanya dari satu sisi saja, karena itu akan melanggar standar kami," ucap Hendra.
Untuk diketahui bahwa Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 97,74%, sedangkan realisasi pendapatan adalah sebesar 129,72%. Selanjutnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenkumham per 2019 adalah sebesar 95,10. (Asep, Priska, Foto: dudi, yatno)
