Kerobokan – Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan fisik rumah khusus bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan Bali berjalan lancar. Ini ditandai dengan Penyerahan Kunci Rumah secara Simbolis oleh Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta pemotongan pita oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM didampingi oleh Bupati Badung, Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR, dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jumat (31/1).
Dalam sambutannya Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Badung serta berbagai pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan pembangunan ini. “Kerja sama ini bukanlah merupakan yang pertama kali, Kemenkumham juga telah ikut serta mengambil bagian dalam berbagai program yang telah dicanangkan permerintah tersebut melalui percepatan penyediaan lahan yang clean and clear dan telah siap bangun, serta serangkaian proses pengelolaan BMN hingga tersedianya lahan,” Kata Bambang Rantam.
Menurutnya, kerjasama program ini merupakan gerakan bersama antara pusat dan daerah. Dukungan administrasi, berupa kebijakan perijinan perumahan yang mudah dari Pemerintah Daerah Badung sendiri merupakan bagian pendukung yang sangat penting dalam Pencanangan Program Satu Juta Rumah.
Penyediaan rumah masih menjadi program unggulan bagi pemerintah sampai lima tahun kedepan (2019-2024). Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja. Untuk mewujudkan tercapainya Program Satu Juta Rumah ini, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai unsur, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat.
Lebih lanjut Sekjen Kemenkumham menjelaskan bahwa sinergitas pembangunan telah dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM sendiri serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. “Pembangunan rumah khusus ini, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada aparatur negara dalam rangka melayani masyarakat, “ Tambahnya.
Sementara itu Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Chris Robert Marbun, mengatakan bahwa Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan rumah khusus di seluruh Indonesia yang diantara penerima manfaatnya adalah ASN yang menjadi petugas Lapas Kerobokan di Kabupaten Badung.
Unit-unit rumah ini telah dibangun, dan akan diserahkan secara cuma-cuma oleh Kementerian PUPR ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dimanfaatkan oleh Petugas di Lapas Kerobokan. Namun, perlu diingat tidak bisa dimiliki sebagai rumah milik sendiri karena statusnya merupakan aset negara, tetapi harus dipelihara dan dirawat dengan baik oleh penghuninya. (Kom/Ro-BMN/Humas).
