Benoa - Tak ada gading yang tak retak. Tak ada pelayanan publik pemerintah yang sempurna. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebuah instansi besar yang membawahi ratusan satuan kerja dan puluhan ribu pegawainya, juga tak luput dari alpa dalam pelayanan publiknya. Untuk itu, dalam rangka melakukan pembenahan pelayanan publiknya, Kemenkumham butuh masukan dan peran aktif dari masyarakat untuk terus meningkatkan pelayanannya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono, mengatakan melayani masyarakat adalah tujuan utama dan kewajiban di dalam organisasi pemerintah. "Kemenkumham selaku salah satu kementerian yang memiliki berbagai layanan publik, terus berupaya berbenah untuk meningkatkan kualitas layanannya," kata Bambang saat membuka kegiatan Diseminasi Undang-Undang Pelayanan Publik di Novotel Benoa, Nusa Dua, Bali.
Penggunaan teknologi yang sudah sedemikian maju dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang membutuhkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publiknya, di sisi lain, masyarakat juga memerlukan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan aduan akan pelayanan publik yang sedang digunakan. "Salah satu contoh penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden adalah dengan membangun aplikasi LAPOR," ujar Bambang, Kamis (14/03/2019) pagi.
LAPOR yang merupakan akronim dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, dibuat dalam rangka mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan program, dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan publik. "LAPOR juga dijadikan sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN di Indonesia," jelas Bambang.
Kemenkumham sendiri menjadi salah satu kementerian yang berpredikat baik dalam penggunaan dan tindak lanjut pada aplikasi LAPOR. Untuk di lingkungan internal Kemenkumham, Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu Unit Eselon I yang berpredikat baik dalam penggunaan aplikasi LAPOR, dan mendapatkan penghargaan sebagai TOP 25 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018.
Bambang menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Kemenkumham dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dari Jerman ini. "Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi para peserta untuk membantu Kemenkumham dalam melaksanakan tugasnya, dengan aspirasi dan aduan terkait pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham, sehingga nantinya kami dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan aplikasi LAPOR tersebut," katanya. (Tedy, Editor: Zaka. foto: Dito, Zeqi)
 |
|
|
|
